Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PRESIDEN Joko Widodo berencana merevisi 74 aturan yang dinilai berpotensi menghambat investasi yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan setelah investor diketahui lebih memilih negara-negara tetangga seperti Vietnam.
Presiden menegaskan itu saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.
Hadir dalam acara itu sejumlah pejabat negara, antara lain Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Ketua Kadin Indonesia 2015-2020 Rosan Roeslani, dan pendiri Hipmi Abdul Latif.
Dalam kesempatan itu Presiden berkomitmen menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kondusif untuk memanfaatkan pasar Indonesia. Menurut rencana, pemerintah akan mengajukan banyak revisi undang-undang terkait dengan perizinan dan investasi yang memungkinkan keleluasaan bagi Indonesia untuk bergerak lebih jauh dan bersaing dengan negara-negara lain.
"Kemarin sudah kita hitung ada kurang lebih 74 undang-undang yang langsung akan kita minta, kita revisi, agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain, bisa kita miliki," tegas Presiden.
Sebelumnya, Ketua Umum BPD Hipmi Jaya, Afifuddin Suhaeli Kalla, menyebutkan setelah 21 tahun Jakarta akhirnya kembali menjadi tuan rumah Munas Hipmi.
"Kami ingin memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan Munas XVI yang salah satu agendanya pemilihan ketua dan program kerja Hipmi ke depan," ujarnya.
Ketum BPP Hipmi, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa meski ada persaingan, Hipmi tetap solid. Sandiaga Uno sempat bersaing dengan Joko Widodo dalam Pilpres 2019.
"Keduanya anggota Hipmi. Seusai bersaing, bersatu kembali sebagai satu keluarga besar," kata Bahlil.
Munas, ujar Bahlil, bukan hanya menetapkan pengurus baru. "Yang lebih penting, membuat program kerja dengan tantangan ekonomi ke depan yang tak ringan." (Mal/X-6)
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.
Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut.
Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Selain bazar, acara ini menghadirkan pelatihan Bouquet Creative yang digagas Alvin dan diikuti lebih dari 100 ibu-ibu pelaku usaha kreatif.
Pengusaha muda Victor Herryanto secara resmi mengembalikan formulir pencalonan sebagai Calon Ketua Umum BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jakarta Utara periode 2025–2028.
SEKRETARIS Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjen Hipmi), Anggawira, menyatakan pencabutan izin tambang nikel Raja Ampat merupakan langkah yang tepat.
BPP Hipmi siap membantu penguatan kelembagaan bisnis koperasi desa (kopdes) merah putih. Dukungan itu diberikan demi mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
Meutya Hafid menjelaskan dalam era digitalisasi bukan hanya tentang kemajuan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Hipmi menegaskan bahwa Danantara harus dikelola secara independen, tanpa intervensi politik maupun kepentingan bisnis tertentu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved