Dorong Investasi, 74 Aturan Direvisi

PRESIDEN Joko Widodo berencana merevisi 74 aturan yang dinilai berpotensi menghambat investasi yang masuk ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan setelah investor diketahui lebih memilih negara-negara tetangga seperti Vietnam.

Presiden menegaskan itu saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Hotel Sultan, Jakarta, kemarin.

Hadir dalam acara itu sejumlah pejabat negara, antara lain Ketua DPR Bambang Soesatyo, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Bahlil Lahadalia, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi, Ketua Kadin Indonesia  2015-2020 Rosan Roeslani, dan pendiri Hipmi Abdul Latif.

Dalam kesempatan itu Presiden berkomitmen menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kondusif untuk memanfaatkan pasar Indonesia. Menurut rencana, pemerintah akan mengajukan banyak revisi undang-undang terkait dengan perizinan dan investasi yang memungkinkan keleluasaan bagi Indonesia untuk bergerak lebih jauh dan bersaing dengan negara-negara lain.

"Kemarin sudah kita hitung ada kurang lebih 74 undang-undang yang langsung akan kita minta, kita revisi, agar kecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan negara-negara lain, bisa kita miliki," tegas Presiden.

Sebelumnya, Ketua Umum BPD Hipmi Jaya, Afifuddin Suhaeli Kalla, menyebutkan setelah 21 tahun Jakarta akhirnya kembali menjadi tuan rumah Munas Hipmi.

"Kami ingin memberikan yang terbaik dalam penyelenggaraan Munas XVI yang salah satu agendanya pemilihan ketua dan program kerja Hipmi ke depan," ujarnya.

Ketum BPP Hipmi, Bahlil Lahadalia, memastikan bahwa meski ada persaingan, Hipmi tetap solid. Sandiaga Uno sempat bersaing dengan Joko Widodo dalam Pilpres 2019.

"Keduanya anggota Hipmi. Seusai bersaing, bersatu kembali sebagai satu keluarga besar," kata Bahlil.

Munas, ujar Bahlil, bukan hanya menetapkan pengurus baru. "Yang lebih penting, membuat program kerja dengan tantangan ekonomi ke depan yang tak ringan." (Mal/X-6)