Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
Revisi ini disinyalir menjadi cara untuk ‘tukar guling’ agar MK dapat menolak sejumlah pengujian konstitusionalitas yang krusial seperti seperti Revisi UU KPK dan Perppu Penanganan COVID-19.
Rencana pembahasan revisi UU Penanggulangan Bencana memang sudah dijadwalkan di DPR. RUU tersebut juga sudah masuk Prolegnas.
Cara ini sangat logis karena pemerintah dan DPR bisa membuat atau merevisi UU dalam hitungan hari seperti yang terjadi pada UU Komisi Pemberantasan Korupsi.
Perbaikan ini perlu disegerakan agar pemerintah dan DPR mempunyai waktu yang cukup untuk memperbaiki pelaksanaan pemilu mendatang.
(KLHK) berkomitmen bahwa revisi Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup dalam RUU Cipta Kerja atau tetap dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan.
Pelaku usaha justru menjadi kebingungan karena adanya perubahan peraturan yang berdampak pada rencana jangka panjang.
Panja RUU Minerba beranggitakan 26 orang dengan diketuai oleh Bambang Wuryanto dari Fraksi PDI-P.
Revisi UU No.9/1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang yang kian terasa tidak kompatibel.
Kabar mundurnya sejumlah pegawai komisi diungkapkan Ketua KPK Agus Rahardjo ketika rapat kerja bersama Komisi III DPR, Rabu (27/11).
Kemendagri pun ingin menyerap semua masukan untuk proses revisi UU tersebut termasuk dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam pasal itu, ketentuan pidananya ialah hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp100 juta.
Herman menyarankan agar Presiden sebaiknya meminta masukan dari para tokoh masyarakat yang betul-betul netral dan paham akan situasi penegakan hukum.
Skema omnibus law dapat digunakan untuk deregulasi demi menghindari tumpang-tindih dan mewujudkan efi siensi dalam implementasi kebijakan.
Gerindra sejak awal menolak usulan Dewan Pengawas KPK pada proses pembahasan UU itu di tingkat I DPR RI.
Dalam pernyataan sikap tersebut UI meminta semua pihak memerhatikan dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan dari berbagai kegiatan yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Prof. Romli Atmasasmita mengatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini Agus Rahardjo, Saut Situmorang, dan Laode M Syarif sudah sepatutnya mundur
Jika terjadi kekeliruan dengan poin-poin UU KPK yang baru disahkan maka dapat menempuh jalur hukum melalui judicial riview ke Mahkamah Konstitusi.
Masyarakat yang masih mempertanyakan atau keberatan terhadap produk hukum bisa meminta informasi yang utuh kepada pemerintah atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes sejumlah elemen masyarakat terkait sejumlah RUU bermasalah justru dipicu ketidakjelasan sikap DPR
"Ada alasan lagi berikutnya bahwa lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi," ucap Moeldoko.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved