Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
PENGURUS Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mengeluarkan surat resmi berisi himbauan kepada seluruh Badan Koordinasi, Cabang dan Komisariat untuk mengkaji secara matang isi Revisi Undang-undang Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU RKUHP). Termasuk mengenai UU KPK pun, PB HMI memilih cara judicial riview (JR) terkait pasal yang perlu diperbaiki.
"Sehubungan dengan banyaknya protes tentang RUU RKUHP maka kami menghimbau kepada seluruh insan akademis HMI di setiap Badan Koordinasi, Cabang dan Komisariat untuk melakukan kajian RUU RKHUP dan UU KPK dan insya Allah hasil kajiannya akan disampaikan melalui Temu Hukum Nasional serta menyampaikannya langsung kepada Presiden Jokowi dan DPR," terang surat himbauan yang ditandatangani Ketua Umum PB HMI Saddam Al Jihad yang diterima Media Indonesia dari Sekretaris Jenderal PB HMI, Naila Fitria, Selasa (24/9).
Baca juga: Mahasiswa Diminta Waspada Demo Disusupi Kelompok Anarkis
Menurut surat yang ditujukan kepada seluruh Badan Koordinasi, Cabang dan Komisariat pada Selasa (24/9) itu, HMI juga meminta menggarisbawahi pasal-pasal yang dianggap krusial dari hasil pembahasan pemerintah dengan DPR. Kemudian meminta tetap harmonis dengan segenap pihak di lapangan, membangun ritme dan tempo gerakan yang berkelanjutan dan efektif.
"Kemudian jika terjadi kekeliruan dengan poin-poin UU KPK yang baru disahkan maka dapat menempuh jalur hukum melalui judicial riview ke Mahkamah Konstitusi," tutup surat tersebut. (OL-4)
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.
Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut.
Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
Ariyadi menilai bahwa asas ini tidak hanya membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mengecilkan ruang pengawasan, transparansi dan akuntabilitas terhadap jaksa.
KOMISI III DPR RI segera menyusun dan membahas revisi Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP.
"Adalah tugas kita semua untuk memantau, terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP yang sudah disahkan."
Revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna.
Kegiatan sosialisasi kali ini dikemas dalam bentuk hiburan rakyat di Lapangan Desa Nungkulan Jaten, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
PEMERINTAH terus melakukan sosialisasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada seluruh elemen masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved