Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
REVISI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru saja disahkan. Akhirnya, Indonesia tidak lagi menggunakan rujukan hukum pidana peninggalan kolonial.
"Apakah setiap fraksi sepakat revisi KUHP dapat disetujui menjadi UU?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12).
"Setuju," jawab seluruh peserta sidang yang diikuti suara ketukan palu pengesahan.
Baca juga : Peluang Mediasi Penal dan Restorative Justice dalam pidana Medis di RUU KUHP
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto menyampaikan proses pembahasan revisi KUHP. Menurut dia, revisi KUHP awalnya bakal disahkan pada 2019 setelah semua fraksi sepakat untuk disahkan pada rapat paripurna.
Namun, keinginan tersebut harus ditunda. Penundaan disampaikan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor: M.AH.PR.05.01-38 tanggal 26 September 2019.
"Pemerintah meminta penunandaan dalam rangka untuk diskusi dan sosialisasi kembali dengan masyarakat," kata Bambang.
Baca juga : RUU TPKS Disahkan, Pekerjaan Rumah Belum Usai
Akibat penundaan di ujung periode 2014-2019, pemerintah dan DPR pun sepakat revisi KUHP ditetapkan sebagai cary over. Selanjutnya, Komisi III DPR menggelar rapat dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk menentukan mekanisme pembahasan revisi KUHP yang bersifat cary over pada 7 September 2020.
Seiring berjalannya waktu, revisi KUHP masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022. Komisi III pun menyatakan kesiapan melanjutkan pembahasan.
"Pada 13 Juni 2022, Komisi III mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk mengirimkan surat ke Presiden untuk menyelesaikan RUU cary over tersebut," ungkap dia.
Baca juga : Penuhi Tuntutan Apdesi, DPR RI akan Perjuangkan Revisi UU Desa
Pembahasan pun dimulai pada 6 Juli 2022. Pemerintah melaporkan hasil sosialisasi dan menyerahkan draf revisi KUHP yang telah melalui proses penyempurnaan.
Penyampaian hasil sosialisasi dilakukan dalam beberapa kali pertemuan. Yakni, 6 Juli, 3 Oktober, dan 9 November 2022.
Adapun isu yang adalah hukum yang hidup di masyarakat, pidana mati, penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, penghinaan terhadap pemerintahan dan lembaga negara, contemp of court, kesusilaan, dan tindak pidana khusus.
Baca juga : Butuh Kontrol atas Penyalahgunaan Kekuasaan Presiden di Pilpres
Bambang menyampaikan seluruh fraksi sudah menyampaikan pendapatnya terkait isu krusial tersebut. Pandangan disampaikan melalui daftar inventaris masalah (DIM).
Berbagai DIM dan aspirasi masyarakat pun sudah ditindaklanjuti dalam pembahasan terbuka dan penuh kehati-hatian. Beberapa isu krusial sudah dilakukan penyesuaian substansi dan redaksional, penambahan penjelasan, hingga penghapusan sejumlah pasal.
"Sehingga pada 24 November 2022 Komisi III telah bersepakat dan menyetujui agar revisi KUHP agar dapat dilaporkan dalam rapat paripurna kali ini agar mendapat persetujuan. Jadi draf akhir adalah draf 24 November 2022," ujar dia. (OL-1)
RKUHAP diminta dapat memastikan bahwa setiap laporan polisi atau aduan dari masyarakat ke polisi tercatat dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).
Komnas HAM mengungkap adanya keterlibatan pihak kepolisian di samping personel TNI dalam praktik judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung
PEMERINTAH saat ini sedang menyusun Rancangan Undang Undang (RUU) Pelaksanaan Hukuman Mati sebagai aturan turunan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional
Usman Hamid mengatakan, Indonesia menunjukkan komitmen ganda karena meskipun tidak melakukan eksekusi, tapi penjatuhan vonis mati terus dilakukan.
KETUA Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkap sejumlah substansi yang akan dibahas dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ariyadi menilai bahwa asas ini tidak hanya membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mengecilkan ruang pengawasan, transparansi dan akuntabilitas terhadap jaksa.
KOMISI III DPR RI segera menyusun dan membahas revisi Rancangan Kitab UU Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP.
"Adalah tugas kita semua untuk memantau, terutama para akademisi dalam mencermati bagaimana jalannya KUHP yang sudah disahkan."
Kegiatan sosialisasi kali ini dikemas dalam bentuk hiburan rakyat di Lapangan Desa Nungkulan Jaten, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
Adanya RUU KUHP ini dapat menghasilkan hukum pidana nasional dengan paradigma modern, tidak lagi berdasarkan keadilan retributif, tetapi berorientasi pada keadilan korektif
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved