Rabu 13 April 2022, 14:32 WIB

RUU TPKS Disahkan, Pekerjaan Rumah Belum Usai

Atalya Puspa | Humaniora
RUU TPKS Disahkan, Pekerjaan Rumah Belum Usai

Foto/Courtesy-Perspektif Wimar TV
Sekretaris Jendral Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Mike Verawati.

 

SELASA (12/4) merupakan hari bersejarah bagi gerakan perempuan Indonesia. DPR RI dalam Rapat Paripurna telah mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang dalam rapat Paripurna DPR RI Ke-19 masa sidang IV tahun siding 2021-2022.

Apresiasi kemudian disampaikan Forum Pengada Layanan (FPL) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) untuk Advokasi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Jaringan Pembela Hak Perempuan Korban Kekerasan Seksual (JPHPKKS).

Lahirnya kebijakan itu merupakan bentuk keberpihakan negara pada banyaknya korban kasus kekerasan seksual. Kehadiran Undang-undang ini tidak terlepas dari perjuangan berbagai pihak mulai dari pendamping korban, akademisi, organisasi masyarakat sipil, DPR RI, pemerintah terutama para korban kekerasan seksual.

Meski banyak capaian, RUU TPKS tetap menyisakan pekerjaan rumah.

"Tindak pidana perkosaan tidak diatur dalam RUU TPKS. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah agar bisa memasukan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP. Menjadi Pekerjaan Rumah juga bagi forum pengada layanan dan jaringan masyarakat sipil untuk menawal RUU KUHP," kata perwakilan dari FPL, Mike Verawati dalam keterangan resmi, Rabu (13/4).

Baca juga: Puan Dorong Pemerintah Cepat Membuat Aturan Turunan UU TPKS

Ia menyatakan, pekerjaan Rumah FPL dan JMS selanjutnya adalah melakukan advokasi peraturan turan dari UU PKS. Hal ini perlu dilakukan agar RUU TPKS setelah disahkan segera bisa dilaksanakan.

"Pemerintah harus melibatkan FPL dan JMS dalam menyusun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang dimandatkan UU TPKS agar pelaksanaanya sesuai dengan kondisi lapangan," ucap dia.

FPL, JMS mencatat hal penting sebagai capaian. RUU TPKS telah memasukan beberapa bentuk tindak pidana kekerasan seksual, yaitu pelecehan seksual non-fisik; pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, kekerasan seksual berbasis elektronik, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, dan perbudakan seksual.

Masuknya peran lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dalam proses pendampingan dan perlindungan korban KS. Dengan demikian pemerintah harus memastikan kehadiran penyedia layanan berbasis masyarakat dalam pembentukan Pusat Layanan Terpadu.

Adanya victim trust fund atau dana bantuan bagi korban kekerasan seksual yang merupakan dana kompensasi negara kepada korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal ini menjadi angin segar untuk memastikan dukungan bagi korban dalam menjalani proses penanganan perkara kekerasan seksual.

Adanya ketentuan yang mewajibkan aparat penegak hukum untuk menggelar penyidikan dan proses hukum lain tanpa menimbulkan trauma bagi korban.

Adanya ketentuan yang melarang pelaku KS untuk mendekati Korban dalam jarak dan waktu tertentu selama berlangsungnya proses hukum. Ketentuan ini menjadi ujung tombak keselamatan korban KS agar korban aman dan tidak harus melarikan diri dari pelaku.

Adanya ketentuan tentang hak korban, keluarga korban, saksi, ahli dan pendamping. Hal ini merupakan upaya untuk memastikan pemenuhan hak korban dalam mendapatkan keadilan dan pemulihan, sekaligus memberikan perlindungan bagi keluarga, saksi, ahli dan pendamping korban. (Ata/OL-09)

Baca Juga

Antara

28,94% Masyarakat Telah Divaksinasi Booter

👤MGN 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 23:07 WIB
Sebanyak 6.221.433 lanjut usia telah terproteksi vaksin booster. Kemudian 8.470.534 petugas...
Antara

5 Ribu Orang Terima Vaksin Kedua di Hari Kemerdekaan

👤MGN 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 22:57 WIB
Sementara itu, Kemenkes mencatat 9.852 ribu orang disuntik vaksin dosis pertama hari...
Antara

68,65% Lansia Telah Divaksinasi Lengkap

👤MGN 🕔Rabu 17 Agustus 2022, 22:51 WIB
Sebanyak 18.198.247 lansia telah menerima vaksin dosis pertama. Jumlah itu sama dengan 84,43...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya