Berita Terbaru RUU TPKS Hari Ini

Korban Kekerasan Seksual Belum Dijamin JKN, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Pendukung

KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

3 Aturan Turunan UU TPKS Segera Dibuat

Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.

Sudah Lewat 2 Tahun, Presiden Diminta Segera Sahkan Aturan Turunan UU TPKS

Komnas Perempuan mendorong Presiden Joko Widodo mengesahkan lima dari tujuh peraturan pelaksana UU TPKS yang tersisa.

Anies Janji Tak Akan biarkan Pemerkosa Melenggang Tanpa Dihukum

CALON presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan memastikan tidak akan membiarkan pemerkosa melenggang bebas tanpa dihukum. 

Pengesahan 7 Regulasi Pelaksana UU TPKS Kian Mendesak

Proses penyusunan dan pembentukan peraturan turunan UU TPKS berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) sudah memasuki tahapan proses akhir

Darurat Kekersan Seksual, Seluruh Korporasi Wajib Membentuk Satgas PPKS

Kekerasan seksual merupakan isu krusial yang masih rawan terjadi di tempat kerja.

Publik Tagih Janji Pemerintah Soal Aturan Pelaksanaan UU TPKS

Jelang dua tahun pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pemerintah belum juga mengesahkan aturan pelaksanaan undang-undang tersebut

Regulasi Turunan UU TPKS Diperkirakan Rampung pada Akhir Tahun

7 peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang disiapkan, lima diantaranya telah masuk harmonisasi.

Perlu Aturan Pelaksanaan untuk Optimalkan Implementasi UU TPKS

Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai, ada beberapa hal yang menjadi penghambat implementasi UU itu di lapangan.

Pencabulan oleh Guru Rebana, DPR Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Turunan UU TPKS

Berbagai kasus kekerasan seksual yang dilaporkan merupakan puncak gunung es. Masih banyak kasus yang didiamkan. Umumnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan cenderung tidak diadukan.

Pemerintah Targetkan Peraturan Pelaksana UU TPKS Rampung Tahun Ini

Semula UU TPKS mengamanatkan adanya 5 Rancangan Peraturan Pemerintah dan 5 Rancangan Peraturan Presiden, namun akan disederhanakan.

Peduli Persoalan Warga, Pengamat: Puan Tampilkan Kepemimpinan Melayani

Ketua DPR RI Puan Maharani dinilai tampilkan kepemimpinan melayani. Ini karena Puan kerap bersuara terkait isu-isu menyangkut publik.

Pastikan Implementasi UU TPKS, Kementerian PPPA Siapkan Unit Kerja Khusus hingga Tingkat Daerah

"Sudah ada (unit kerja). Kelembagaan mandat UU TPKS. Untuk di pusat adalah PPT dan di daerah UPTD PPA di seluruh provinsi dan kabupaten/kota seluruhnya diatur dengan Perpres,"

Puan Maharani: Jerat Penculik yang Cabuli Anak dengan UU TPKS

UU TPKS yang disahkan DPR RI 12 April 2022 lalu dirancang secara progresif untuk melindungi korban kekerasan seksual, salah satunya dengan hukuman yang jauh lebih berat terhadap pelaku,

Predator 4 Anak di Kendari Berhasil Ditangkap

Tersangka diduga melakukan aksi biadabnya kepada para korbannya yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan SMP sejak 2019 hingga 2021.

Masyarakat Sipil Kawal Pembentukan Aturan Turunan UU TPKS

Pemerintah juga bisa mengundang sejumlah kelompok masyarakat sipil dalam pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres).

UU TPKS Dinilai belum Komperhensif

Ketua Koalisi Nasional Perlindungan Keluarga Indonesia Euis Sunarti menyebut banyak hal merisaukan dalam naskah akademiknya, selain multitafsir, landasannya dinilai tak sesuai

Ajak Implementasi UU TPKS, Bukti Puan Serius Lindungi Kaum Perempuan

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera membuat aturan turunan pasca-pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). 

Butuh Kerja Keras Implementasikan UU TPKS di Daerah Tertinggal

Belum ada satu pun akses serta layanan terpadu di pedesaan atau daerah terpencil yang dapat dijangkau korban kekerasan seksual.

Istana Pastikan Aturan Turunan UU TPKS Segera Disusun

"Proses pembentukan aturan turunan UU TPKS menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti menyusul terbitnya UU TPKS," ujar Jaleswari

Menolak Desukarnoisasi Tahap Tiga

Serakahnomics dan Kembali ke Jalan Konstitusi Ekonomi

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia