Selasa 10 Januari 2023, 10:40 WIB

Pencabulan oleh Guru Rebana, DPR Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Turunan UU TPKS

M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora
Pencabulan oleh Guru Rebana, DPR Desak Pemerintah Keluarkan Aturan Turunan UU TPKS

ANTARA/ Asprilla Dwi Adha
PERLINDUNGAN ANAK: Sejumlah relawan membawa poster saat penandatanganan petisi perlindungan anak di Sarinah, Jakarta, Minggu (8/1)

 

ANGGOTA Komisi VIII DPR  MF Nurhuda meminta pemerintah segera membuat aturan turunan UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Diharapkan UU TPKS diimplementasikan dengan baik demi melindungi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun tempat pendidikan.

"Pemerintah seharusnya segera mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan memberikan perlindungan serta pemulihan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual. Termasuk membuat regulasi turunannya untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan seksual di lembaga pendidikan," kata Nurhuda, Selasa (10/1).

Ia mengaku geram atas terjadinya pencabulan yang dilakukan oknum guru rebana di Batang Jawa Tengah. Kasus tersebut juga menjadi peristiwa berulang. sebelumnya ada oknum guru yang melakukan kejahatan seksual di Batang.

Sebelumnya oknum guru agama berinisial AM, 33, melakukan pencabulan terhadap puluhan siswi SMP di Kecamatan Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Kali ini Oknum Guru Rebana berinisial M, 28, diduga telah menyodomi puluhan anak didiknya.

Menurutnya berbagai kasus kekerasan seksual yang dilaporkan merupakan puncak gunung es. Sebab, umumnya kasus kekerasan di lingkungan pendidikan cenderung tidak diadukan.

"Ada relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, sehingga korban cenderung diam atau tidak berani melaporkan kasusnya. Bisa jadi, si anak malu atau takut jika bercerita atau melapor maka gurunya mengancam tidak memberi nilai di rapor," tuturnya.

Potensi trauma yang berkepanjangan bagi para korban kekerasan seksual. Bahkan tak sedikit korban yang justru menerima stigma buruk dari masyarakat. Karena itu, ia mendorong pemerintah memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban.

"Negara harus memastikan ketersediaan layanan konseling dan psikologis bagi korban, anggaran untuk jasa konselor termasuk rehabilitasi sosial bagi korban," lanjutnya.

Nurhuda menilai kasus pencabulan yang terjadi di lingkungan pendidikan merupakan potret fenomena pendidikan yang butuh perhatian khusus. Ia pun sangat menyayangkan tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan "Kondisi dunia pendidikan kita juga patut menjadi keprihatinan dan perhatian serius," pungkasnya. (H-1)

Baca Juga

DOK MI

99% Masyarakat Indonesia Sudah Mempunyai Antibodi Covid

👤Dinda Shabrina 🕔Jumat 03 Februari 2023, 22:01 WIB
HASIL survei serologi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada Januari 2023, antibodi masyarakat Indonesia terhadap virus sars-Cov2 sudah...
Antara/Aloysius Jarot Nugroho.

Pengertian Dekomposer, Peranan dalam Ekosistem dan Contoh

👤Joan Imanuella Hanna Pangemanan 🕔Jumat 03 Februari 2023, 21:54 WIB
Peran utama dekomposer dalam rantai kehidupan adalah sebagai pengurai. Berikut fungsi dan penjelasan lebih...
MI/Dika Kardi.

Bacaan Sujud Sajadah dan Keutamaan

👤Joan Imanuella Hanna Pangemanan 🕔Jumat 03 Februari 2023, 21:46 WIB
Sujud sajadah atau yang sering disebut dengan tilawah adalah gerakan sujud yang dilakukan di waktu salat subuh berjemaah pada...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya