3 Aturan Turunan UU TPKS Segera Dibuat

SELAMA 2,5 tahun sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun belum semua aturan turunan dari undang-undang tersebut diterbitkan pemerintah. Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Ratna Susniawati menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya untuk mengejar penerbitan aturan pelaksana. Dikatakan bahwa target penerbitan 7 aturan tersebut akan dirampungkan sebelum 3 tahun implementasi berjalan atau pada 9 Mei 2025. 

“Dari sisi regulasi, terutama terkait 7 aturan pelaksana UU TPKS yang terdiri dari 3 PP dan 4 Perpres, dalam perkembangannya terus berprogras. Mudah-mudahan dalam 3 tahun batas waktu pasca implementasi, (UU) ini bisa kita selesaikan,” katanya kepada Media Indonesia di Jakarta pada Rabu (11/12).

Baca juga : 2,5 Tahun UU TPKS Disahkan, Permintaan Perlindungan Naik Signifikan

Sebelumnya, pemerintah telah mengesahkan 4 dari 7 aturan UU TPKS yang terdiri dari PP No.27 tahun 2024 tentang koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pencegahan dan penanganan TPKS, Perpres No.9 tahun 2024 tentang penyelenggaraan diklat pencegahan dan penanganan TPKS, Perpres No.55 tahun 2024 tentang UPTD PPA, dan Perpres No.98 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu dalam penanganan perlindungan dan pemulihan TPKS.

Sementara itu, masih tersisa 3 aturan yang belum disahkan yakni Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Dana Bantuan Korban TPKS, RPP Pencegahan, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RPP 4PTPKS), dan Rancangan Perpres (RPerpres) Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS. 

Ratna menjelaskan bahwa Undang-undang TPKS secara filosofi, sosiologis dan yuridis bersifat sangat khusus dan penuh pembaharuan. Menurutnya, UU ini tidak hanya mampu mengikat individu tetapi juga dunia usaha. 

Baca juga : Penyelesaian Aturan Turunan UU TPKS Molor, Pemerintah Dinilai Lamban

“Pada sisi sistem pidana juga terdapat terobosan bahwa UU ini tidak mengenal restoratif justice atau jalan dalam bahwa undang-undang ini memberikan kesempatan perlindungan kepada para penyandang disabilitas dengan akomodasi yang layak,” katanya. 

Lebih lanjut, Ratna menjelaskan progres terkait 3 aturan turunan yang belum disahkan tersebut. Saat ini kata dia, 3 aturan tersebut tengah berproses untuk ditandatangani oleh Presiden Prabowo. 

“Dalam proses penyusunan terkait dengan RPP pencegahan TPKS atau yang dikenal sebagai pencegahan perlindungan pemulihan korban dan perlindungan, ini sudah sempat masuk di bapak presiden sebelumnya, namun ada tambahan dan akan kami revisi dan ini sudah kami ajukan kembali untuk tanda tangan Presiden,” ujarnya. 

Baca juga : Aktivis Perempuan Sesalkan Baru Ada 2 Aturan Turunan UU TPKS

Selain itu, Ratna tak menafikkan bahwa ada satu aturan turunan yang masih menemui hambatan untuk mendapat persetujuan yakni mengenai dana bantuan korban yang diampu oleh LPSK dan jajaran Kemenkumham. 

“Ini juga proses yang tidak mudah untuk menyusun RPP terkait dana bantuan korban, saat ini masih berproses harmonisasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah bisa  masuk di masuk pembahasan berita acara,” jelasnya. 

Terakhir aturan yang juga masih menunggu untuk disahkan yaitu rancangan peraturan presiden tentang kebijakan nasional pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual. Ratna menyatakan bahwa saat ini naskah tersebut sedang dalam perumusan kembali karena adanya masukan dari Kementerian Sekretariat Negara. 

Baca juga : Sudah Lewat 2 Tahun, Presiden Diminta Segera Sahkan Aturan Turunan UU TPKS

“Dulu sempat ada masukan dari tim di Setneg, dan ini sedang kami benahi kembali, karena pada saat itu muncul argumen apakah ini Peraturan Presiden akan dilahirkan pada saat Presiden sebelumnya ataukah yang di tahun ini,” imbuhnya. 

Kendati demikian, Ratna memastikan bahwa penanganan dan perlindungan korban dan saksi dalam kasus kekerasan seksual tetap akan dijamin pemerintah meskipun ketiga aturan turnamen masih dalam proses pengesahan. Dikatakan bahwa komitmen perlindungan anak dan perempuan sejalan dengan asta cita Presiden Prabowo.  

“Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi sangat penting. Dalam 5 tahun ke depan, RPJMN telah menempatkan isu perempuan dan anak terutama persoalan penanganan kasus-kasus kekerasan menjadi prioritas. Tentunya ini tertuang dalam asta cita ke-8 dari Presiden dan menjadi prioritas dari 17 target pemerintah,” tandasnya. (Dev/I-2)