Berita Terbaru UU TPKS Hari Ini

Refleksi Akhir Tahun: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan ini, selain pelanggaran hak asasi manusia, berdampak pula pada berbagai aspek kehidupan perempuan, dan sangat kompleks.

LPSK Pastikan Dana Bantuan Korban Transparan

LPSK menegaskan akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan mekanisme penghimpunan dan pemberian Dana Bantuan Korban (DBK)

Lestari Moerdijat: Realisasikan UU TPKS dan Aturan Turunannya Secara Menyeluruh

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong implementasi menyeluruh UU TPKS dan penguatan layanan daerah untuk perlindungan perempuan dan anak.

Ekosistem Perlindungan Menyeluruh bagi Perempuan dan Anak Harus Diwujudkan

EKOSISTEM perlindungan menyeluruh terhadap perempuan dan anak harus diwujudkan. Diperlukan peran aktif semua pihak untuk bisa merealisasikan hal tersebut.

Korban Kekerasan Seksual Belum Dijamin JKN, DPR Desak Pemerintah Terbitkan Aturan Pendukung

KORBAN kekerasan dan kekerasan seksual hingga saat ini masih belum memperoleh jaminan pasti dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Usman Kansong Soroti Absennya Perspektif Korban dalam Pendekatan Hukum UU TPKS

WARTAWAN Senior Usman Kansong menilai bahwa pendekatan hukum dalam implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hingga kini masih tersendat.

UU TPKS Sudah 3 Tahun Disahkan, tapi Lestari Moerdijat Menilai Proses Hukum Masih Tidak Ramah Korban

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti lambannya implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) meski telah disahkan sejak 2022

Polri Tegaskan Komitmen Implementasi UU TPKS, Fokus Penuhi Hak Korban dan Perluas Perlindungan

POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,

Lestari Moerdijat: Pembenahan dalam Implementasi UU TPKS harus segera Dilakukan

PEMBENAHAN mutlak diperlukan di sejumlah sektor untuk mendorong efektivitas penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Ini Implikasi dari tidak Optimalnya UU TPKS

KETUA Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Gadjah Mada, Sri Wiyanti Eddyono mengatakan terdapat implikasi jika tidak memaksimalkan UU TPKS.

Sekumpulan Tantangan Tidak Optimalnya Penegakkan Hukum dari UU TPKS

SEJAK disahkan 9 Mei 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum optimal ditegakkan dalam melindungi korban kekerasan seksual.

UU TPKS Selama 3 Tahun Berjalan belum Efektif

selama ini lebih dari 50% lembaga di Indonesia sudah memberikan layanan menggunakan UU TPKS.

Darurat Kekerasan Seksual, Pelaku Harus Ditindak Tegas dengan Pemberatan Sanksi

Sanksi pemberatan harus dilakukan karena oknum-oknum tersebut seharusnya pihak yang harus memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Dua Aturan Turunan UU TPKS Tinggal Menunggu Penetapan Presiden, Satu Masih Harmonisasi

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyampaikan progres sisa peraturan turunan UU TPKS.

Pemerintah Didorong Rampungkan Aturan Turunan UU TPKS

Siti Mazuma, menyuarakan keprihatinan atas lambannya penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Komnas HAM: Segmentasi Kekerasan Seksual Kian Meluas, Penegakan Hukum Harus Diperkuat

Pelaku kekerasan seksual melibatkan berbagai profesi yang seharusnya memberi perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan seksual. 

DPR Minta Percepatan Regulasi Turunan UU TPKS

Raja Faisal mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap wilayah guna memberikan pendampingan kepada para korban.

3 Aturan Turunan UU TPKS Segera Dibuat

Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.

2,5 Tahun UU TPKS Disahkan, Permintaan Perlindungan Naik Signifikan

Sinergitas pelayanan antar lembaga, dan kebutuhan penanganan yang lebih responsif terhadap korban.

Women’s March Jakarta 2024: Serukan Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Tuani dari LBH APIK Jakarta, kolaborator WMJ 2024, menyoroti lemahnya implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia