Berita Terbaru Uu Tpks Hari Ini

Lestari Moerdijat: Pembenahan dalam Implementasi UU TPKS harus segera Dilakukan

PEMBENAHAN mutlak diperlukan di sejumlah sektor untuk mendorong efektivitas penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Ini Implikasi dari tidak Optimalnya UU TPKS

KETUA Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Universitas Gadjah Mada, Sri Wiyanti Eddyono mengatakan terdapat implikasi jika tidak memaksimalkan UU TPKS.

Sekumpulan Tantangan Tidak Optimalnya Penegakkan Hukum dari UU TPKS

SEJAK disahkan 9 Mei 2022, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) belum optimal ditegakkan dalam melindungi korban kekerasan seksual.

UU TPKS Selama 3 Tahun Berjalan belum Efektif

selama ini lebih dari 50% lembaga di Indonesia sudah memberikan layanan menggunakan UU TPKS.

Darurat Kekerasan Seksual, Pelaku Harus Ditindak Tegas dengan Pemberatan Sanksi

Sanksi pemberatan harus dilakukan karena oknum-oknum tersebut seharusnya pihak yang harus memberikan perlindungan terhadap perempuan.

Dua Aturan Turunan UU TPKS Tinggal Menunggu Penetapan Presiden, Satu Masih Harmonisasi

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyampaikan progres sisa peraturan turunan UU TPKS.

Pemerintah Didorong Rampungkan Aturan Turunan UU TPKS

Siti Mazuma, menyuarakan keprihatinan atas lambannya penyusunan peraturan pelaksana Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Komnas HAM: Segmentasi Kekerasan Seksual Kian Meluas, Penegakan Hukum Harus Diperkuat

Pelaku kekerasan seksual melibatkan berbagai profesi yang seharusnya memberi perlindungan dan pelayanan kepada korban kekerasan seksual. 

DPR Minta Percepatan Regulasi Turunan UU TPKS

Raja Faisal mendorong pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di setiap wilayah guna memberikan pendampingan kepada para korban.

3 Aturan Turunan UU TPKS Segera Dibuat

Hingga kini, baru 4 dari 7 peraturan pelaksana dari UU TPKS yang ditetapkan pemerintah.

2,5 Tahun UU TPKS Disahkan, Permintaan Perlindungan Naik Signifikan

Sinergitas pelayanan antar lembaga, dan kebutuhan penanganan yang lebih responsif terhadap korban.

Women’s March Jakarta 2024: Serukan Penghapusan Kekerasan dan Diskriminasi

Tuani dari LBH APIK Jakarta, kolaborator WMJ 2024, menyoroti lemahnya implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Hadirkan Data Akurat Femisida

Pantauan dari tahun ke tahun, jenis kasus femisida tertinggi adalah femisida intim yaitu pembunuhan yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar atau pasangan kohabitasi.

Pelaku Femisida Mayoritas Orang Terdekat Korban

Berdasarkan data Jakarta Feminist, pada tahun 2023 ada sebanyak 180 kasus femisidan di 38 provinsi dengan total 187 korban dan 197 pelaku. 

Pelayanan Terpadu Kekerasan Seksual belum Optimal

MESKI keberadaan layanan terpadu untuk korban kekerasan seksual sudah ada di berbagai daerah, efektivitasnya di lapangan masih jauh dari harapan.

Tekankan Peran Pemda, Kemen PPPA Perkuat Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Sekitar 11,5 juta anak usia 13-17 tahun pernah mengalami kekerasan emosional atau seksual.

KPPPA: Menikahkan Korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual Tidak Sesuai UU TPKS

MENIKAHKAN korban kekerasan seksual (KS) dengan pelaku tidak sesuai dengan Undang-Undang 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

DPR Desak Terapkan UU TPKS pada Kasus Pelecehan di Panti Asuhan Tangerang

Jeratan maksimal dalam UU TPKS bisa diberlakukan kepada pelaku predator anak, seperti kasus pelecehan di panti asuhan di Kunciran, Tangerang. 

Agar Efektif, Pemantauan dan Penanganan Kekerasan Seksual Harus Libatkan Masyarakat Sipil

Koordinasi penanganan kekerasan seksual tak hanya bisa mengandalkan lembaga negara yudisial.

Hasyim Asy’ari Diberhentikan tidak Hormat, Komnas HAM Minta Lembaga Penyelenggara Pemilu Dievaluasi Menyeluruh

PEMBERHENTIAN dengan tidak hormat eks Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari perlu menjadi evaluasi bagi struktur dan lembaga penyelenggara pemilu secara menyeluruh.

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

Problematika Dosen: Antara Meneliti, Memublikasi, dan Mengadministrasi?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting