MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengajak mahasiswa yang keberatan atas Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk berdiskusi dan menempuh jalur hukum.
"Isu yang ada dalam RUU RKUHP, Pertanahan, Pemasyarakatan dan UU KPK ini di luar sana dimanfaatkan untuk kepentingan politk maka saya berharap kepada ade-ade saya mahasiswa jangan terbawa oleh agenda politik yang tidak benar. Kalau mau debat dan bertanya soal UU datang ke DPR atau ke saya," terangnya usai menghadiri rapat paripurna ke-10 yang salah satunya menghasilkan keputusan penundaan pengesahan RUU Pemasyarakatan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9).
Baca juga: Muladi: Menolak Revisi KUHP Berarti Cinta Penjajahan
Menurut dia, masyarakat yang masih mempertanyakan atau keberatan terhadap produk hukum bisa meminta informasi yang utuh kepada pemerintah atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu merupakan cara yang elok dan menjunjung tatanan hukum yang berlaku.
"Saya mengingatkan kita ini mendengar dan melihat ada upaya-upaya yang menunggangi dan jangan terpancing. Termasuk UU KPK yang sudah disepakati maka ajukan judicial riview ke MK bukan ke mahkamah jalanan. Sebagai mahasiswa taat hukum kita harus melalui mekanisme itu," pungkasnya.
Pada rapat paripurna DPR ke 10 yang dihadiri 288 Anggota DPR menyepakati penundaan pengesahan RUU Pemasyarakatan. Itu sebagai respon pemerintah terhadap sebagian masyarakat yang masih keberatan atas pasal-pasal yang ada di dalamnya. (OL-4)
