Selasa 24 September 2019, 17:41 WIB

Yasonna Ajak Mahasiswa Tempuh Jalur Musyawarah dan Hukum

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Yasonna Ajak Mahasiswa Tempuh Jalur Musyawarah dan Hukum

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Hamonangan Laoly

 

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Hamonangan Laoly mengajak mahasiswa yang keberatan atas Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk berdiskusi dan menempuh jalur hukum.

"Isu yang ada dalam RUU RKUHP, Pertanahan, Pemasyarakatan dan UU KPK ini di luar sana dimanfaatkan untuk kepentingan politk maka saya berharap kepada ade-ade saya mahasiswa jangan terbawa oleh agenda politik yang tidak benar. Kalau mau debat dan bertanya soal UU datang ke DPR atau ke saya," terangnya usai menghadiri rapat paripurna ke-10 yang salah satunya menghasilkan keputusan penundaan pengesahan RUU Pemasyarakatan, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/9).

Baca juga: Muladi: Menolak Revisi KUHP Berarti Cinta Penjajahan

Menurut dia, masyarakat yang masih mempertanyakan atau keberatan terhadap produk hukum bisa meminta informasi yang utuh kepada pemerintah atau mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu merupakan cara yang elok dan menjunjung tatanan hukum yang berlaku.

"Saya mengingatkan kita ini mendengar dan melihat ada upaya-upaya yang menunggangi dan jangan terpancing. Termasuk UU KPK yang sudah disepakati maka ajukan judicial riview ke MK bukan ke mahkamah jalanan. Sebagai mahasiswa taat hukum kita harus melalui mekanisme itu," pungkasnya.

Pada rapat paripurna DPR ke 10 yang dihadiri 288 Anggota DPR menyepakati penundaan pengesahan RUU Pemasyarakatan. Itu sebagai respon pemerintah terhadap sebagian masyarakat yang masih keberatan atas pasal-pasal yang ada di dalamnya. (OL-4)

Baca Juga

DOK MI

Erick Thohir Dekat Dengan Semua Parpol dan Kandidat Capres

👤Widhoroso 🕔Kamis 29 September 2022, 18:10 WIB
MENTERI BUMN Erick Thohir menilai hubungan antarpartai politik (parpol) harus terus terjalin dengan...
MI/ Moh Irfan

MK tolak Gugatan UU Pemilu yang Diajukan Partai Buruh

👤Mediaindonesia 🕔Kamis 29 September 2022, 17:51 WIB
Pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Partai Buruh yang diwakili Ketua Umum Said Iqbal dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ferri Nuzarli...
MI/Duta

Masa Kampanye Singkat 75 Hari, KPU: Cegah Polarisasi Terulang

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Kamis 29 September 2022, 17:39 WIB
Singkatnya waktu kampanye , kata Idham, seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pendukung paslon agar lebih rasional mengkampanyekan kandidatnya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya