Jumat 20 September 2019, 19:30 WIB

Muladi: Menolak Revisi KUHP Berarti Cinta Penjajahan

Cahya Mulyana | Politik dan Hukum
Muladi: Menolak Revisi KUHP Berarti Cinta Penjajahan

Dok.MI
Ketua Tim Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dari pemerintah Muladi

 

KETUA Tim Pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dari pemerintah Muladi mengatakan perspektif yang hendak dibangun dalam KUHP adalah keindonesiaan dan mengikis aturan kolonial. Hal itu penting karena Indonesia telah merdeka 74 tahun sehingga perlu memiliki hukum pidana sendiri yang lebih bermartabat.

"Saya sudah 35 tahun mengkaji masalah ini (RKUHP). Jadi kritik yang terjadi, oleh pers, media, media sosial, dan pakar pakar tertentu, itu saya lihat kritik itu bersifat sporadis dan ad hoc. Artinya apa? Artinya tidak mendasar karena sebenarnya RKUHP ini merupakan rekodifikasi total. Bukan amandemen, bukan revisi, tapi rekodifikasi total untuk membongkar pengaruh kolonial belanda selama 100 tahun," terang mantan Gubernur Lemhannas tersebut saat mendampingi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan keterangan menyangkut RKUHP di Gedung Pengayoman, Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (20/9).

Baca juga: NasDem Sepakat Pengesahan RKUHP Ditunda

Menurutnya, penundaan RKUHP untuk kali ini masih bisa ditolerir namun suatu hari nanti bangsa ini harus memiliki KUHP buatan sendiri. Hal itu penting sebagai sebuah negara berdaulat mempunyai peraturan atau hukum hasil pemikiran dan konsensus bersama.

"Saya berpikir, pokoknya jangan sampai gagal. Ditunda boleh, tapi kalau gagal berarti tuh kita cinta pada penjajahan. Jadi masuknya KUHP BELANDA ini ke Indonesia tahun 1918, itu melalui pendidikan hukum. Kemudian melalui doktrin ajaran belanda, yuris prudensi dan juga melalui asas konfrontensi," terangnya.

Menurut dia, pembahasan RKUHP yang saat ini menuai penolakan yang akhirnya Presiden Jokowi meminta untuk ditunda batu ujinya adalah Pancasila, UUD 1945, HAM, dan juga asas umum yang diakui bangsa-bangsa beradab.

"Jadi kita tidak hanya merumuskan partisipasi Indonesia. Jadi dalam hal hal ini yang dicakup adalah pertama, adalah filosofisnya, kedua adalah kriminalisasi nya perbuatan-perbuatan pidana dan yang ketiga adalah sistem pertanggungjawaban pidana dan kita juga mengatur tentang korporasi," pungkas mantan Menteri Hukum dan HAM era Kabinet Pembangunan VII itu. (OL-4)

Baca Juga

MI/Ramdani

Muhammadiyah Ingatkan Presiden Jokowi Perbaiki Komunikasi Politik

👤Nur Azizah 🕔Selasa 02 Juni 2020, 20:53 WIB
Menurut Muti, masukan itu karena pernyataan pembantu presiden yang kerap tidak...
Ilustrasi

Lagi, Tujuh Pejabat KONI Sebagai Saksi Terkait Korupsi Dana

👤Faustinus Nua 🕔Selasa 02 Juni 2020, 20:33 WIB
Tujuh pejabat dan staf KONI pusat diperiksa Kejaksaan Agung RI (Kejagung) sebagai saksi kasus korupsi bantuan dana pemerintah atau hibah,...
MI/Fransisco Carollio

Polisi Buru Pemilik Akun Penyebar Video Porno Mirip Syahrini

👤Tri Subarkah 🕔Selasa 02 Juni 2020, 20:22 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya masih memburu pemilik akun Instagram @rumpi.manja.official terkait kasus penyebaran...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya