Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen bahwa revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dalam RUU Cipta Kerja atau RUU Omnibus Law tetap dalam semangat menindak tegas perusak lingkungan.
Sekretaris Jenderal KLHK, Bambang Hendroyono, menjelaskan saat ini ada beberapa hal yang menjadi catatan di ruang publik, salah satunya terkait dengan subjek pertanggungjawaban mutlak. "Soal subjek pertanggungjawaban mutlak itu dipastikan tidak akan mengaburkan makna pertanggungjawaban mutlak bagi perusak lingkungan. Justru dalam RUU Omnibus Law, penegakan hukum lingkungan akan semakin diperkuat," ujarnya.
Ia menjelaskan penegakan hukum lingkungan tetap dilakukan dan pelaku kejahatan lingkungan tetap dihukum. Penegakan hukum pidana tetap dapat menjerat para pembakar hutan, pencemar, dan perusak lingkungan karena pasal pidana tetap dipertahankan.
Pada RUU Omnibus Law ini, menurut Bambang, setiap orang atau badan usaha yang terbukti telah mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat dijerat dengan sanksi pidana. "Dalam hal ini prinsip ultimum remedium yang diterapkan," katanya.
Sementara itu, untuk perbuatan melawan hukum yang terkait dengan kegiatan menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), menggunakan B3, atau kegiatan yang berdampak besar dan beresiko tinggi, kata dia, tetap diterapkan pertanggungjawaban mutlak. "Karena itu, perbuatan melawan hukum terkait dengan limbah B3 atau yang berisiko tinggi pada pencemaran dan kerusakan lingkungan tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya untuk membayar ganti kerugian lingkungan, tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan,'' tegasnya.
Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya juga membantah adanya tudingan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) akan dihapus dengan RUU Omnibus Law. Ia menjelaskan aspek lingkungan hijau tetap akan dibahas secara saksama dengan penetapan standar lingkungan. "Jadi tidak benar kalau amdalnya mau dihapus (dengan omnibus law)," ujar Siti saat ditemui sedang mendampingi Menko bidang Perekonomian menyerahkan surat presiden terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. (Fer/Ant/H-1)
Dia mengatakan bahwa penegakan hukum harus terintegrasi melalui KUHAP yang baru, mulai dari penyidik, penuntut, pengadilan, sampai ke tingkat lembaga pemasyarakatan.
Zulfikar menjelaskan revisi UU ASN masuk dalam Prolegnas 2025 yang artinya Komisi II DPR dan Badan Legislasi akan melakukan perubahan kedua terkait undang-undang tersebut.
Ahmad Sahroni menyebutkan bahwa DPR tak bisa menutup-nutupi terkait sidang pembahasan revisi Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri).
Massa sempat berhasil menjebol pagar pembatas kaca pos pengamanan, kemudian disusul dengan pemecahan kaca menggunakan batu dan kayu.
Dave mengatakan banyak hal yang perlu dibahas di revisi UU Penyiaran. Karena banyak perkembangan di sektor penyiaran.
Fraksi PDIP menyetujui Revisi UU tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dibahas di Komisi I DPR RI untuk dibahas di tingkat selanjutnya atau naik ke rapat paripurna.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved