Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KPU meyakini capaian target partisipasi pemilih dalam Pilkada 2020 dapat terpenuhi.
Pemprov Kalsel diminta untuk memprioritaskan penanganan dampak pandemi covid-19 pada sektor pendidikan.
Penggunaan rekapitulasi elektronik (rekap-E) dapat memotong proses penghitungan suara yang biasanya memakan waktu berhari-hari mulai tingkat TPS hingga KPU daerah.
Masyarakar selaku pemilik hak pilih bisa mengambil pelajaran bagaimana menentukan kepala daerah yang tepat dan terhindar dari korupsi
Dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2020, terdapat 10 daerah yang sudah mencairkan 100% dana pilkada ke KPU
Empat parpol koalisi yang bernama Koalisi Tertib, Taat dan Taqwa (Tertata) telah deklarasi untuk mengantarkan kembali Idris sebagai Wali Kota Depok.
Kalau anggaran tambahan belum dipenuhi, pemerintah dianggap tidak serius karena keperluan KPU tahap pertama saja belum dicairkan.
DPR memandang jeda waktu tiga tahun dari Pemilu serentak 2024 dibutuhkan untuk memaksimalkan pilkada.
Penundaan kembali pilkada bisa dilakukan dengan persetujuan DPR dan pemerintah. Hal itu merupakan amanat Perppu 2/2020 yang berbeda dengan UU No 10 Tahun 2016.
Ketua KPU Medan Agussyah R Damanik mengatakan sebenarnya dibutuhkan penambahan anggaran Pilkada 2020 karena setiap tahapan yang tersisa akan mengikuti protokol kesehatan.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan Pilkada serentak 2024 memang diajukan agar diundur ke 2027.
Wacana ini tidak mengganggu siklus penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Pilpres dan pileg tetap dilaksanakan sebagai pemilu serentak pada 2024
Menurut Ilham, wacana itu masih dalam pembahasan tahap awal. Jika rencana tersebut hendak diwujudkan, DPR perlu membuat undang-undang sebagai landasan hukum.
Dalam konteks pandemi dengan kerawanan tinggi yakni Kota Makassar, Bone Bolango, Bulungan, Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa.
Diskusi juga harus dilakukan dengan melibatkan semua parpol. Baik yang memiliki perwakilan di parlemen ataupun tidak.
Pemungutan suara pilkada Cianjur dipastikan akan berlangsung pada 9 Desember 2020.
Maka dari itu, perlu ada aturan dan strategi untuk meyakinkan pemda agar dana pilkada perlu segera disalurkan kepada penyelenggara pemilu.
Dari penelusuran KPU Makassar, ada sebaran data pemilih lebih dari 5 ribu di tingkat RT/RW bermasalah dan tidak sesuai dengan data milik Pemkot Makassar.
Keputusan KPU RI untuk tetap menggelar pilkada serentak di tengah pandemi pada 9 Desember 2020 sangat merepotkan KPU di daerah.
KPU Badung akan menambah 469 TPS. Jumlah awal yang ditetapkan sebelum pandemi covid-19 sebanyak 600 TPS kini membengkak menjadi 1.069 TPS.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved