Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
Penundaan kembali pilkada bisa dilakukan dengan persetujuan DPR dan pemerintah. Hal itu merupakan amanat Perppu 2/2020 yang berbeda dengan UU No 10 Tahun 2016.
Ketua KPU Medan Agussyah R Damanik mengatakan sebenarnya dibutuhkan penambahan anggaran Pilkada 2020 karena setiap tahapan yang tersisa akan mengikuti protokol kesehatan.
Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengatakan Pilkada serentak 2024 memang diajukan agar diundur ke 2027.
Wacana ini tidak mengganggu siklus penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg). Pilpres dan pileg tetap dilaksanakan sebagai pemilu serentak pada 2024
Menurut Ilham, wacana itu masih dalam pembahasan tahap awal. Jika rencana tersebut hendak diwujudkan, DPR perlu membuat undang-undang sebagai landasan hukum.
Dalam konteks pandemi dengan kerawanan tinggi yakni Kota Makassar, Bone Bolango, Bulungan, Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa.
Diskusi juga harus dilakukan dengan melibatkan semua parpol. Baik yang memiliki perwakilan di parlemen ataupun tidak.
Pemungutan suara pilkada Cianjur dipastikan akan berlangsung pada 9 Desember 2020.
Maka dari itu, perlu ada aturan dan strategi untuk meyakinkan pemda agar dana pilkada perlu segera disalurkan kepada penyelenggara pemilu.
Dari penelusuran KPU Makassar, ada sebaran data pemilih lebih dari 5 ribu di tingkat RT/RW bermasalah dan tidak sesuai dengan data milik Pemkot Makassar.
Keputusan KPU RI untuk tetap menggelar pilkada serentak di tengah pandemi pada 9 Desember 2020 sangat merepotkan KPU di daerah.
KPU Badung akan menambah 469 TPS. Jumlah awal yang ditetapkan sebelum pandemi covid-19 sebanyak 600 TPS kini membengkak menjadi 1.069 TPS.
Pengadaan perlengkapan sesuai protokol tersebut dianggap menjadi bagian dari sarana Pilkada karena menunjang terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara.
Pemungutan suara akan dihelat pada 9 Desember mendatang. Keseluruhan tahapan itu tetap harus disesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan virus korona yang ketat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono akan mengundurkan diri sebagai aparatur negara, karena akan mempersiapkan diri mau dalam pilkada
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) pun mendorong semua pihak mengkaji ulang keputusan itu supaya tidak mengorbankan kesehatan penyelenggara, peserta dan masyarakat.
Berdasarkan keputusan dengan KPU sebelumnya, tahapan Pilkada 2020 direncanakan akan dimulai pada 6 Juni 2020.
“Kami pada Selasa (12/5) sudah reses. Kemungkinan perppu baru dibahas pada masa sidang yang akan datang,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa di Jakarta, kemarin.
Mantan jurnalis dan pimpinan redaksi Group Jawa Pos Media itu menilai, apa yang dilakukan None akan menjadi arah baru berkomunikasi. Khususnya di era pandemi seperti saat ini.
KPU RI tengah mematangkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah di tengah pandemi virus korona,perubahan alur pesta demokrasi ini akan diuji publik
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved