Dana Pilkada Cair Paling Lambat 15 Juli

PEMERINTAH daerah (pemda) diharapkan segera mencairkan sisa anggaran untuk Pilkada 2020 sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling lambat 15 Juli.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar memaparkan dari 270 daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak 9 Desember 2020, terdapat 10 daerah yang sudah mencairkan 100% dana pilkada ke KPU, yakni Kabupaten Karo, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Rokan Hilir.

Sementara itu, 16 daerah lainnya yang sudah mencairkan 100% dana pilkada ke Bawaslu ialah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Mataram, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pada 25 Juni 2020, KPU telah melanjutkan tahapan di daerah yang memiliki calon perseorangan, yakni verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Selanjutnya, pada 15 Juli 2020 akan dilaksanakan pemutakhiran data pemilih, yakni petugas penyelenggara akan turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan para pemilih. Oleh karena itu, imbuhnya, anggaran pilkada yang masih berada di rekening daerah, diharapkan segera dicairkan agar tahapan pilkada bisa berjalan dengan lancar dan aman dari covid-19.

Kemendagri berharap pemda dapat melakukan pencairan anggaran pilkada sebesar 40% pada tahap awal. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri Bahri sempat menyampaikan bahwa tahap kedua untuk pilkada paling sedikit sebesar 60% dari nilai NPHD. “Paling lama lima bulan sebelum hari pemungutan suara,” ujarnya dalam diskusi daring mengenai kesiapan pilkada pada Jumat (19/6).

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri per 11 Juni 2020 yang dipaparkan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, terdapat 190 daerah dari 270 daerah yang membutuhkan anggaran akibat penambahan tempat pemungutan suara (TPS) dalam pemilihan kepala daerah. (Ind/P-1)