Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi menegaskan organisasinya berkomitmen untuk mendukung program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami berkomitmen mendukung kebijakan nasional Pak Prabowo seluruhnya yang positif untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, untuk kesehatan rakyat Indonesia, kami akan dukung," kata Bursah di Jakarta, Kamis (17/7).
Bursah mengatakan Apkasi secara serius akan mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo, mengingat 60% program nasional berlokasi di daerah.
"Karena ini menyangkut masa depan bangsa, terutama swasembada, menyangkut pelayanan kesehatan pendidikan, dan swasembada energi air, minyak, hilirisasi dan lain-lain. Karena itu, kita bertanggung jawab. Kalau kita tidak dukung, akan menimbulkan bias kebijakan presiden di daerah," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bursah juga menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
"Jadi, pertek ini menghambat kami untuk mempercepat kebijakan daerah karena pertek ini adalah pertimbangan teknis yang tidak perlu dilakukan lagi. Cukup Mendagri yang mengawasi, formasi, mutasi pemerintah daerah. Jangan terlalu banyak instansi yang terkait," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2025–2030 beserta jajaran pengurusnya di Jakarta, Kamis (17/7).
Pengurus Apkasi yang turut dilantik, yakni Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.
"Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penasihat Apkasi dengan ini mengukuhkan secara resmi bapak dan ibu Bupati sebagai pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia masa bakti 2025-2030," kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito mengucapkan selamat menjalankan tugas sebagai pengurus sekaligus mengingatkan kepada segenap anggota Apkasi untuk senantiasa menjaga integritas sebagai bupati. (Ant/H-2)
Kebijakan tersebut juga merespons fenomena sejumlah kepala daerah yang merencanakan perjalanan ibadah umrah mendekati Idulfitri.
Pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur.
Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Mualem mengenakan pakaian tradisional Melayu serba putih, lengkap dengan sarung dan peci hitam.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
BSKDN Kemendagri memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved