Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi menegaskan organisasinya berkomitmen untuk mendukung program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami berkomitmen mendukung kebijakan nasional Pak Prabowo seluruhnya yang positif untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, untuk kesehatan rakyat Indonesia, kami akan dukung," kata Bursah di Jakarta, Kamis (17/7).
Bursah mengatakan Apkasi secara serius akan mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo, mengingat 60% program nasional berlokasi di daerah.
"Karena ini menyangkut masa depan bangsa, terutama swasembada, menyangkut pelayanan kesehatan pendidikan, dan swasembada energi air, minyak, hilirisasi dan lain-lain. Karena itu, kita bertanggung jawab. Kalau kita tidak dukung, akan menimbulkan bias kebijakan presiden di daerah," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bursah juga menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
"Jadi, pertek ini menghambat kami untuk mempercepat kebijakan daerah karena pertek ini adalah pertimbangan teknis yang tidak perlu dilakukan lagi. Cukup Mendagri yang mengawasi, formasi, mutasi pemerintah daerah. Jangan terlalu banyak instansi yang terkait," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2025–2030 beserta jajaran pengurusnya di Jakarta, Kamis (17/7).
Pengurus Apkasi yang turut dilantik, yakni Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.
"Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penasihat Apkasi dengan ini mengukuhkan secara resmi bapak dan ibu Bupati sebagai pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia masa bakti 2025-2030," kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito mengucapkan selamat menjalankan tugas sebagai pengurus sekaligus mengingatkan kepada segenap anggota Apkasi untuk senantiasa menjaga integritas sebagai bupati. (Ant/H-2)
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, mendorong setiap pimpinan perguruan tinggi untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan di daerah.
Ia juga menjelaskan skor penilaian HAM dibagi dalam empat kategori yakni 41-60 rendah, 61-70 cukup, 71-80 tinggi, dan 81-100 sangat tinggi.
Wali Kota Jambi Maulana menyatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan koperasi menjadi bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan daerah.
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kunci utama keberhasilan pembangunan fisik.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah untuk Antisipasi Momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri terus memperkuat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatra.
Ia menilai tidak adanya kecocokan antara kebijakan pusat dan aspirasi lokal membuat masyarakat merasa diabaikan.
Persampahan merupakan salah satu tantangan utama dalam pembangunan daerah. Permasalahan ini berdampak luas, mulai dari pencemaran lingkungan, kesehatan, hingga aspek sosial dan ekonomi.
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Ahmad Heryawan mendukung Kemendagri mengalokasikan anggaran sebesar Rp59,25 triliun untuk pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Sumatra.
Regulasi yang ditetapkan pada 17 Desember 2025 ini bertujuan untuk memperkuat aspek kelembagaan BPBD di seluruh Indonesia dalam menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Pemilu tidak semata-mata soal menang atau kalahnya partai politik, melainkan juga menentukan sistem kehidupan berbangsa, termasuk arah kebijakan ekonomi nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved