Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KETUA Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi menegaskan organisasinya berkomitmen untuk mendukung program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami berkomitmen mendukung kebijakan nasional Pak Prabowo seluruhnya yang positif untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, untuk kesehatan rakyat Indonesia, kami akan dukung," kata Bursah di Jakarta, Kamis (17/7).
Bursah mengatakan Apkasi secara serius akan mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo, mengingat 60% program nasional berlokasi di daerah.
"Karena ini menyangkut masa depan bangsa, terutama swasembada, menyangkut pelayanan kesehatan pendidikan, dan swasembada energi air, minyak, hilirisasi dan lain-lain. Karena itu, kita bertanggung jawab. Kalau kita tidak dukung, akan menimbulkan bias kebijakan presiden di daerah," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bursah juga menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
"Jadi, pertek ini menghambat kami untuk mempercepat kebijakan daerah karena pertek ini adalah pertimbangan teknis yang tidak perlu dilakukan lagi. Cukup Mendagri yang mengawasi, formasi, mutasi pemerintah daerah. Jangan terlalu banyak instansi yang terkait," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2025–2030 beserta jajaran pengurusnya di Jakarta, Kamis (17/7).
Pengurus Apkasi yang turut dilantik, yakni Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.
"Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penasihat Apkasi dengan ini mengukuhkan secara resmi bapak dan ibu Bupati sebagai pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia masa bakti 2025-2030," kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito mengucapkan selamat menjalankan tugas sebagai pengurus sekaligus mengingatkan kepada segenap anggota Apkasi untuk senantiasa menjaga integritas sebagai bupati. (Ant/H-2)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Pemda juga diminta untuk meningkatkan realisasi belanja daerah sebagai stimulus bagi pertumbuhan sektor swasta.
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved