Headline
Pemerintah tegaskan KPK pakai aturan sendiri.
KETUA Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) sekaligus Bupati Lahat Bursah Zarnubi menegaskan organisasinya berkomitmen untuk mendukung program Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Kami berkomitmen mendukung kebijakan nasional Pak Prabowo seluruhnya yang positif untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, untuk kesehatan rakyat Indonesia, kami akan dukung," kata Bursah di Jakarta, Kamis (17/7).
Bursah mengatakan Apkasi secara serius akan mengawal program-program prioritas Presiden Prabowo, mengingat 60% program nasional berlokasi di daerah.
"Karena ini menyangkut masa depan bangsa, terutama swasembada, menyangkut pelayanan kesehatan pendidikan, dan swasembada energi air, minyak, hilirisasi dan lain-lain. Karena itu, kita bertanggung jawab. Kalau kita tidak dukung, akan menimbulkan bias kebijakan presiden di daerah," tuturnya.
Pada kesempatan itu, Bursah juga menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyederhanakan regulasi dengan menghapuskan pertimbangan teknis (pertek).
"Jadi, pertek ini menghambat kami untuk mempercepat kebijakan daerah karena pertek ini adalah pertimbangan teknis yang tidak perlu dilakukan lagi. Cukup Mendagri yang mengawasi, formasi, mutasi pemerintah daerah. Jangan terlalu banyak instansi yang terkait," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik Bupati Lahat Bursah Zarnubi sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2025–2030 beserta jajaran pengurusnya di Jakarta, Kamis (17/7).
Pengurus Apkasi yang turut dilantik, yakni Bupati Bandung Dadang Supriatna sebagai Ketua Harian, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama sebagai Bendahara Umum, dan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda sebagai Sekretaris Jenderal.
"Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Dewan Penasihat Apkasi dengan ini mengukuhkan secara resmi bapak dan ibu Bupati sebagai pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia masa bakti 2025-2030," kata Tito.
Dalam kesempatan itu, Tito mengucapkan selamat menjalankan tugas sebagai pengurus sekaligus mengingatkan kepada segenap anggota Apkasi untuk senantiasa menjaga integritas sebagai bupati. (Ant/H-2)
Penyakit lingkungan di Jakarta masih sangat kompleks, seperti kenakalan remaja, tawur, narkoba, hingga judi online.
Panduan yang jelas bagi pemda dalam relaksasi anggaran penting diterbitkan revisi atas surat edaran yang telah diterbitkan Kemendagri.
KEPALA BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo mendorong pemda meningkatkan kualitas kebijakan publik yang lebih inklusif dan partisipatif dengan aplikasi Liqlid
KETERBATASAN anggaran yang dimiliki dan meningkatnya kebutuhan perbaikan infrastruktur yang rusak, sejumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah mulai mengajukan pinjaman ke bank untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Penggandengan pemerintah daerah penting dalam pencegahan kebocoran anggaran. Sebab, dana negara maupun daerah akan dikelola oleh mereka.
Struktur pengawasan internal Kemendagri terhadap BUMD ditangani oleh pejabat eselon III yang secara struktural tidak terlalu kuat untuk berkoordinasi dengan kepala daerah.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Menurut Bahtiar, partai politik merupakan salah satu pilar utama demokrasi sehingga negara perlu berkomitmen dalam mendukung operasional partai secara berkelanjutan.
Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya akan mendalami substansi putusan tersebut sambil melakukan pembahasan secara internal.
KETUA MPR Ahmad Muzani meminta menteri Kabinet Merah Putih terlebih dahulu membuat kajian yang komprehensif dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak membebani Presiden Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved