Daerah 3T Konsisten Jalankan Program Prioritas Kemendikdasmen

DI tengah tantangan infrastruktur, geografis ekstrem, dan kesiapan sumber daya manusia yang belum merata, program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tetap dijalankan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hal ini mengemuka dalam Konsolidasi Nasional (Konsolnas) 2026 yang digelar di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Depok, pada 9-11 Februari 2026.
 
Mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua”, Konsolnas 2026 menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan realitas lapangan. 

Sejumlah unsur pemerintah daerah 3T memaparkan pengalaman lapangan mereka dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal. Program tersebut meliputi pembelajaran mendalam, koding dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), revitalisasi satuan pendidikan, hingga Wajib Belajar 13 Tahun. Seluruhnya menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak selalu berjalan seragam, tetapi adaptif terhadap tantangan daerah.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Venantius Minggu, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mengimplementasikan pembelajaran mendalam, koding, dan AI meski dihadapkan pada tantangan sumber daya manusia dan infrastruktur. “Sebagai program pemerintah yang mengarah pada peningkatan kapasitas siswa, pembelajaran mendalam, koding, dan AI tentu perlu ditindaklanjuti di setiap kabupaten, termasuk di Kabupaten Ende,” ujar Venantius di sela-sela kegiatan.

Baca juga : Wamendikdasmen Sebut Guru tidak Memerlukan Institusi Baru dan Hanya Butuh Penguatan Institusi

Ia menambahkan, keterbatasan akses internet, sarana prasarana, serta informasi pembelajaran menjadi tantangan nyata di lapangan. Untuk menghadapi beragam tantangan sarana prasarana dan akses teknologi, Pemerintah Kabupaten Ende mengambil langkah bertahap melalui penetapan sekolah model dan pelatihan guru-guru terpilih agar menjadi penggerak praktik baik.

“Sebanyak 25 guru jenjang SD dan SMP telah dilatih bekerja sama dengan  AI Ready ASEAN. Salah satu sekolah yang sudah menjalankan praktik pembelajaran mendalam dan koding adalah SDI Ende 10, yang kemudian mengimbaskan pengalamannya melalui Kerja Kelompok Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Gugus Sekolah, dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S),” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Dina Pidjer, menegaskan bahwa pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan di wilayah 3T tidak sekadar membangun gedung, tetapi memastikan sekolah benar-benar layak, aman, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Baca juga : Menteri Mu'ti Sampaikan Duka Mendalam Wafatnya Siswa YBR, Kemendikdasmen Berikan Santunan

Sepanjang 2025, Pemerintah Kabupaten Nabire memfokuskan pembangunan pada perbaikan ruang kelas rusak, rehabilitasi sarana prasarana dasar, serta peningkatan fasilitas pendukung pembelajaran, khususnya di wilayah pesisir, pedalaman, dan daerah rawan bencana. “Pendekatan pembangunan tidak bisa diseragamkan. Sekolah di pesisir, pedalaman, dan wilayah rawan bencana memiliki tantangan yang berbeda,” ujar Dina.

Untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, pemerintah daerah memanfaatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), melakukan pemetaan kondisi riil sekolah, serta melibatkan sekolah, komite, dan pemerintah distrik dalam perencanaan. Pengawasan dilakukan melalui tim monitoring lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), supervisi lapangan berkala, serta koordinasi dengan Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Dalam penanganan pascabencana, Nabire menerapkan prinsip build back better atau pemulihan dan pembangunan kembali yang tidak sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum krisis, tetapi membangunnya menjadi lebih kuat. Hal ini didukung dengan koordinasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat lokal, sehingga pemulihan layanan pendidikan dapat berlangsung lebih cepat dan berkelanjutan.

Dari wilayah kepulauan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Siti Khodijah, memaparkan upaya daerahnya dalam mewujudkan Wajib Belajar 13 Tahun, termasuk pemenuhan layanan satu tahun prasekolah. “Sejak 2013, kami sudah menginstruksikan agar setiap desa memiliki PAUD. Ini bentuk komitmen agar anak-anak mendapatkan layanan pendidikan sejak dini, meski wilayah kami 85 persen berupa laut,” ungkap Siti di sela diskusi.

Pemerintah daerah terus memperkuat kebijakan melalui Peraturan Bupati tentang Wajib Belajar 13 Tahun, sinergi dengan PKK, serta penguatan peran Bunda PAUD. Salah satu inovasi yang dijalankan adalah program “Bunda PAUD Menyapa”, yang menjadi ruang konsolidasi rutin lintas kabupaten, kecamatan, dan desa. Selain itu, pemerintah daerah memberikan beasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) kepada 395 tenaga pendidik PAUD dan SD yang belum sarjana.

Dalam hal pembiayaan, honor tenaga pendidik PAUD dialokasikan melalui Alokasi Dana Daerah (ADD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), serta didukung partisipasi dunia usaha melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS), Halmahera Selatan membentuk satuan tugas lintas sektor dan memperluas layanan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa Konsolidasi Nasional menjadi fondasi penting untuk memastikan kebijakan nasional benar-benar berdampak hingga satuan pendidikan di daerah. “Dalam konsolidasi nasional ini, kami ingin menyebutkan beberapa hal yang telah kami capai sebagai bagian dari fondasi untuk kita memperkuat kerja sama, melakukan percepatan atau akselerasi, serta ekstensifikasi dan intensifikasi pelaksanaan program dalam rangka mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” ujarnya.

Konsolnas 2026 menegaskan bahwa keberhasilan program prioritas Kemendikdasmen di daerah 3T bertumpu pada partisipasi semesta, yakni kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, guru, masyarakat, dunia usaha, serta komunitas. Pengalaman Ende, Nabire, dan Halmahera Selatan menunjukkan bahwa Pendidikan Bermutu untuk Semua bukan sekadar kebijakan nasional, melainkan kerja bersama yang tumbuh dari praktik nyata di daerah, dengan anak sebagai pusatnya.