Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dipastikan siap menggelar Pilkada 2020. Pemungutan suara dipastikan akan berlangsung pada 9 Desember 2020.
Pelaksana Tugas Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan tahapan lanjutan Pilkada 2020 sudah berlangsung per 15 Mei 2020. "Insya Allah, kami siap menyelenggarakan Pilkada 2020," tegas Herman, Rabu (17/6).
Bentuk kesiapan di antaranya dilakukan dengan diintensifkannya koordinasi dengan penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu. Termasuk koordinasi dengan Polres Cianjur dan Kodim 0608 agar pada pelaksanaannya nanti, Pilkada berjalan menyesuaikan dengan protokol kesehatan.
"Kami tingkatkan koordinasi antarelemen agar pada pelaksanaannya sesuai dengan arahan agar menerapkan protokol kesehatan," tegas Herman.
Lebih jauh, Herman mengatakan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberikan berbagai arahan. Diantaranya Pemkab Cianjur harus menyiapkan inventaris tambahan, persiapan dukungan teknis, serta pengamanan.
"Arahan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar tentu akan kami tindaklanjuti. Kami tentu akan mendukung arahan tersebut agar pelaksanaan Pilkada bisa tetap berjalan sesuai rencana dan sukses," ucap Herman.
Penyesuaian anggaran juga akan dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan ketat pada saat pelaksanaan Pilkada nanti. Herman menekankan, penyelenggaraan kegiatan apapun tetap harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
"Untuk aturan lebih detil secara teknis, kami juga akan merujuk ke Peraturan KPU. Walaupun saat ini Cianjur relatif aman untuk pengendalian Covid-19, tetapi kedisiplinan harus menjadi hal utama," tandasnya. (R-1)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Puluhan pelajar di salah satu sekolah itu mengalami mual, muntah, pusing, demam, hingga buang air besar. Melihat gejalanya seperti yang keracunan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Serangan hama terjadi di lahan sawah yang berada di Kampung Pasirangin, Babakan, Pasirmalaka, Pasirkunci, dan Pasirsasaungan.
Pembangunan renovasi bangunan rutilahu milik almarhum dikerjakan setelah terlebih dulu dilakukan survei dan kajian.
Data anak yang kedapatan tidak sekolah itu diperoleh dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin). Pendataan dilakukan melalui hasil survei pada tahun lalu.
Upaya mensterilkan lahan eks TPA Pasirsembung akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved