Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dipastikan siap menggelar Pilkada 2020. Pemungutan suara dipastikan akan berlangsung pada 9 Desember 2020.
Pelaksana Tugas Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan tahapan lanjutan Pilkada 2020 sudah berlangsung per 15 Mei 2020. "Insya Allah, kami siap menyelenggarakan Pilkada 2020," tegas Herman, Rabu (17/6).
Bentuk kesiapan di antaranya dilakukan dengan diintensifkannya koordinasi dengan penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu. Termasuk koordinasi dengan Polres Cianjur dan Kodim 0608 agar pada pelaksanaannya nanti, Pilkada berjalan menyesuaikan dengan protokol kesehatan.
"Kami tingkatkan koordinasi antarelemen agar pada pelaksanaannya sesuai dengan arahan agar menerapkan protokol kesehatan," tegas Herman.
Lebih jauh, Herman mengatakan, pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah memberikan berbagai arahan. Diantaranya Pemkab Cianjur harus menyiapkan inventaris tambahan, persiapan dukungan teknis, serta pengamanan.
"Arahan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar tentu akan kami tindaklanjuti. Kami tentu akan mendukung arahan tersebut agar pelaksanaan Pilkada bisa tetap berjalan sesuai rencana dan sukses," ucap Herman.
Penyesuaian anggaran juga akan dilakukan untuk memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan ketat pada saat pelaksanaan Pilkada nanti. Herman menekankan, penyelenggaraan kegiatan apapun tetap harus mengedepankan keselamatan dan kesehatan masyarakat.
"Untuk aturan lebih detil secara teknis, kami juga akan merujuk ke Peraturan KPU. Walaupun saat ini Cianjur relatif aman untuk pengendalian Covid-19, tetapi kedisiplinan harus menjadi hal utama," tandasnya. (R-1)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sensus Ekonomi ini merupakan instrumen data yang dilakukan rutin lima tahunan.
Pasalnya, UA nekat mengambil dua buah labu siam di lahan yang bukan miliknya karena terdesak kebutuhan untuk berbuka puasa.
MINTA, seorang lelaki paruh baya warga Bayabang RT 001/006 Desa Talaga Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia gara-gara labu siam.
Penanganan kasus terkait PJU Cianjur oleh Kejaksaan Negeri Cianjur dinilai sangat sarat kriminalisasi.
fluktuasi harga berbagai komoditas pangan dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan.
Penanganan dinilai lebih menyerupai upaya kriminalisasi terhadap kesalahan administrasi daripada pembuktian tindak pidana murni.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved