Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Bawaslu menyatakan siap mengawal berjalannya Pilkada 2020 sesuai dengan aturan yang berlaku.
Sasaran yang diinginkan dengan pengawasan coklit serentak ini guna menyamakan persepsi antara pengawas pemilihan dan penyelenggara teknis
Pengumuman lebih awal ini mengisyaratkan faksi-faksi politik di internal PDIP semakin solid menghadapi Pilkada serentak.
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menekankan tidak ada toleransi untuk konvoi dan arak-arakan selama tahapan pemilahan kepala daerah (
Sejak awal partai berlambang pohon beringin ini berkeinginan keras mendukung putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu menjadi orang pertama di Solo.
"Pak Menteri, saya jamin ASN tidak akan berpihak kemana-mana apalagi ikut berkampanye. Kalau ada ASN yang terlibat, selesai dia. Saya berhentikan tentu dengan izin Bapak Menteri."
Dari laporan yang diterima Tito, pencairan dana untuk Pilkada berdasar kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) Kutim baru mencapai 60%.
Tito berharap pilkada kali ini lebih mengarah pada ajang menggaungkan topik dan isu penanganan covid-19 beserta dampak sosial ekonominya.
Gibran dan Teguh resmi mendapat rekomendasi PDIP untuk maju dalam pilkada serentak pada Desember mendatang.
Pengganti dari anggota PPDP yang reaktif akan diambilkan dari usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari desa asal PPDP yang akan diganti.
Rekomendasi calon kepala daerah adalah juga momentum konsolidasi dan pemenangan agar bisa mendudukan kembali kader terbaiknya untuk memimpin.
KPU dan Bawaslu daerah juga akan datang ke rumah-rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih mulai 15 Juli hingga 13 Agustus.
WARGA Indramayu, Jawa Barat, tidak perlu khawatir lagi jika didatangi petugas pemutakhiran data pemilih. Pasalnya, sebanyak 3.286 petugas sudah mengikuti tes cepat
Dengan disetujuinya perppu menjadi UU diharapkan semua pihak yang berkepentingan, khususnya penyelenggara pemilu dan jajaran pemerintah dapat memaksimalkan pelayanan.
Dukungan yang diberikan melalui fotokopi KTP itu jelas menyalahi aturan hukum yang mengharuskan ASN menjaga netralitas dalam kontestasi politik.
Lembaran B.1-KWK yang diberikan Partai NasDem tersebut, diserahkan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Hi Ali kepada Darmin Sigilipu, Senin (14/7) malam.
KPU dan Bawaslu diminta bersikap tegas terhadap calon kepala daerah yang menggunakan bantuan sosial Covid-19 untuk kepentingan kampanye politik.
Selain anggaran yang sudah tercantum di NPHD, anggaran tambahan pilkada sebesar Rp5,6 triliun untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) sebagai salah satu syarat
Firli mengatakan pihaknya kerap mendapat informasi soal kepala daerah petahana yang mendompleng bantuan sosial dari uang negara.
KPU membuat formulir C6 atau undangan pemilih yang kali ini memuat keterangan tambahan waktu kehadiran di TPS.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved