Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pencairan dana Pilkada Kabupaten Kutai Timur, Kaltim, yang belum maksimal.
Dari laporan yang diterima Tito, pencairan dana untuk Pilkada berdasar kesepakatan Naskah Perjanjian Hibah Dana (NPHD) Kutim baru mencapai 60%.
Rinciannya, sambung Mendagri, untuk KPU 42,20%, Bawaslu 41,78%, dan untuk dana keamanan baru 4,67%.
"Saya minta Ditjen Keuangan Daerah tolong cek. Kita bongkar isi kasnya karena di sini saldo tertera hanya Rp58,76 miliar," ungkap Tito dalam Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19, di Balikpapan, Sabtu (18/7).
Baca juga: Coklit Serentak di Kabupaten Sukabumi Diawali Bupati dan Wabub
Dalam paparannya, Mendagri meminta Pemkab Kutim memberi perhatian khusus termasuk meminta Dirjen anggaran mempelajari APBD Kutim.
"Saya cek APBD ternyata Kutim nomor dua terbesar setelah Kukar, tapi di kasnya hanya ada Rp58,76 miliar," ujarnya.
Untuk itu, Mendagri menekankan agar daerah jangan menyepelekan minimnya serapan pencairan dana Pilkada.
Tito bahkan memberi peringatan kepada Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang untuk membatalkan pelantikanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt).
Ia juga akan meminta kepolisian mengusut tuntas bila terjadi penyelewengan dana Pilkada 2020.
"Saya akan batalkan pelantikanya bila tidak ada penjelasan kemana dana-dana ini. Bila disalurkan pada proyek, proyeknya harus jelas," tegas Tito.
Ia menegaskan pemerintah daerah harus melihat skala prioritas dalam menentukan alokasi anggaran. Jangan mengutamakan proyek lain. Dengan nada kecewa, Tito meminta APBD Kutim diperiksa.
"Disrekrimsus cek, lidik kemana larinya anggaran. Buat apa saja dibayarnya sehingga hanya sisa Rp58,6 miliar. Kalau ada pelanggaran, pidana. Ini bisa kita bedah kemana larinya uang itu. Ini satu-satunya daerah yang dana pencairan Pilkadanya terendah," tegasnya.
Kabupaten Kutim, belakangan ini, menjadi sorotan lantaran adanya operasi tangkap tangan KPK terhadap bupati, ketua DPRD, dan sejumlah kepala dinas.
Ia kemudian mengingatkan, saat ini, sudah ada UU yang mengatur dana Covid-19. Dana itu meliputi penanganan kesehatan, bantuan sosial, dan pemberian stimulus kepada pelaku ekonomi.
"Sudah jelas ya, ada Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang mengatur masalah peraturan dana covid-19 yang sudah diresmikan menjadi UU, sudah disahkan DPR," ujarnya.
Terkait hal ini, Tito mengaku tengah berjuang untuk meminta dana tersebut dalam tiga tahap.
"Yakni Rp 1 triliun, Rp3 triliun, dan Rp1 triliun. Sehingga totalnya Rp5,1 triliun. Untuk tahap pertama sudah dipenuhi sekitar Rp940 miliar untuk KPU dan Rp157 miliar untuk Bawaslu," ujar Tito.
Tito juga menyampaikan Pilkada di tengah pandemi tidak melarang kampanye tatap muka, tapi dengan membatasi peserta yang tidak boleh lebih dari 50 orang.
"Kampanye Pilkada 2020 bisa dilakukan dengan syarat jumlah orang dibatasi hanya 50 orang dan dilakukan di ruangan tertutup," ujarnya.
Dalam tahapan pilkada ada 15 tahapan yang akan dilalui. Saat ini sudah lebih dari lima tahap yang berjalan. Penerapan protokol kesehatan harus dijalankan dengan lebih disiplin lagi.
Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang dibuka Mendagri Tito diikuti jajaran Forkopimda Kaltim, para Bupati/Wali Kota, KPU, Bawaslu sertapimpinan instansi vertikal di Kaltim.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur Andi Mappasiling mengaimini dana itu seharusnya telah tersalurkan 100% sejak 15 Juli lalu. Namun, yang diterima Bawaslu hanya 40%.
"Bukan hanya kami, lebih parah TNI Polri yang dananya belum sama sekali turun," ungkapnya.
Kabupaten Kutim juga menjadi satu dari tiga daerah yang belum memberikan bantuan alat pelindung diri bagi Bawaslu. (OL-1)
Kemendagri mendorong percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)
APBD bukan sekadar dokumen anggaran, namun juga menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan konsistensi dan komitmen daerah untuk mendukung program pembangunan.
Kemendagri mencatat ada 104 daerah yang mengalami kenaikan PBB, dengan 20 di antaranya mencatatkan kenaikan di atas 100 persen.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Perlu adanya sistem yang meninjau ulang rancangan peraturan daerah dalam kasus Bupati Pati Sudewo
Seminar ini strategis untuk menyamakan dan mempersatukan persepsi serta pandangan guna mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah otonomi khusus (Otsus).
Motif Wakaroros bukan sekadar corak estetis. Ia adalah narasi visual masyarakat Dayak Basap, suku adat yang hidup berdampingan dengan rimba Karst Sangkulirang-Mangkalihat.
Ia mengatakan enam ekor orang utan itu harus berada di habitat mereka. Dalam menjaga populasi orang utan pihaknya akan memperketat pengawasan dalam pemanfaatan hutan.
Taman ini menjadi alternatif yang asyik untuk bersantai bersama keluarga, terutama karena lokasi yang dekat dan tidak dipungut biaya masuk.
BUAYA muara terus kedapatan memasuki area permukiman warga yang terdampak banjir di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
PELESTARIAN dan pengembangan batik Wakaroros yang merupakan batik khas Kutai Timur, Kalimantan Timur, terus dilakukan.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali mendeteksi sebanyak 204 titik panas yang tersebar di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved