Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan mengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang hasil rapid ted dinyatakan reaktif. Rapid tes untuk petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih itu tetap akan dilakukan meski proses coklit sudah dimulai sejak Rabu (15/7) lalu.
"Mereka tetap akan menjalani rapid tes meski kegiatan coklit sudah dimulai. Ini karena kondisi yang tidak memungkinkan dilaksanakan sebelum coklit akibat ketersediaan sarana dan banyaknya anggota PPDP," kata salah seorang komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanzil, Jumat (17/7).
Ia menjelaskan, anggota PPDP yang dimyatakan reaktif, tidak diperkenankan melakukan tugas coklit untuk menghindari kemungkinan terpapar Covid-19 dan menjadi media penularan, karena saat bertugas akan melakukan kontak dengan calon pemilih. Sesuai prosedur penanganan Covid-19, mereka wajib melakukan isolasi atau mendapatkan penanganan medis setidaknya selama 14 hari, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan tugas.
"Meskipun belum tentu mereka terpapar, tapi sesuai prosedur, mereka harus isolasi paling tidakk selama 14 hari," kata Rafiqi.
Jika ada anggota PPDP yang dinyatakan reaktif, jelas dia, KPU akan segera melakukan pergantian. Pengganti dari anggota PPDP yang reaktif tersebut akan diambilkan dari usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari desa asal PPDP yang akan diganti.
Sesuai jadwal di KPU, proses coklit data pemilih akan berlangsung hingga pekan pertama bulan depan. Sementara kegiatan rapid tes dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga pekan depan. (R-1)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
PEKERJA migran Indonesia asal Jawa Timur di kawasan Timur Tengah berpotensi tidak bisa pulang ke Tanah Air saat momen mudik Lebaran tahun ini.
Keberhasilan instalasi struktur Biorock Garden pertama di wilayah Jawa Timut
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Tuban, Jawa Timur, Jumat (6/3) dan menyoroti jalan penghubung Ngino-Sambongrejo yang rusak
BADAN Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan i pengecekan kondisi peralatan Early Warning System (EWS) yang tersebar di berbagai daerah di Jatim
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menegaskan peran strategis pondok pesantren sebagai rumah peradaban dan sumber kader pemimpin bangsa.
WAKIL Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan pentingnya penguatan peran perempuan dalam ekosistem Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved