Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan mengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang hasil rapid ted dinyatakan reaktif. Rapid tes untuk petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih itu tetap akan dilakukan meski proses coklit sudah dimulai sejak Rabu (15/7) lalu.
"Mereka tetap akan menjalani rapid tes meski kegiatan coklit sudah dimulai. Ini karena kondisi yang tidak memungkinkan dilaksanakan sebelum coklit akibat ketersediaan sarana dan banyaknya anggota PPDP," kata salah seorang komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanzil, Jumat (17/7).
Ia menjelaskan, anggota PPDP yang dimyatakan reaktif, tidak diperkenankan melakukan tugas coklit untuk menghindari kemungkinan terpapar Covid-19 dan menjadi media penularan, karena saat bertugas akan melakukan kontak dengan calon pemilih. Sesuai prosedur penanganan Covid-19, mereka wajib melakukan isolasi atau mendapatkan penanganan medis setidaknya selama 14 hari, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan tugas.
"Meskipun belum tentu mereka terpapar, tapi sesuai prosedur, mereka harus isolasi paling tidakk selama 14 hari," kata Rafiqi.
Jika ada anggota PPDP yang dinyatakan reaktif, jelas dia, KPU akan segera melakukan pergantian. Pengganti dari anggota PPDP yang reaktif tersebut akan diambilkan dari usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari desa asal PPDP yang akan diganti.
Sesuai jadwal di KPU, proses coklit data pemilih akan berlangsung hingga pekan pertama bulan depan. Sementara kegiatan rapid tes dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga pekan depan. (R-1)
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Hinca mengatakan tetap menghormati usulan Cak Imin. Namun, Partai Demorkat tetap mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Bima Arya Sugiarto menilai bahwa keserentakan pemilu dan pilkada memberikan banyak manfaat dalam hal perencanaan anggaran.
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Kuatkan Ekosistem Perlindungan Perempuan dan Anak di Jawa Timur Lewat Kerja Sama Multisektor
THE Republic Institute merilis hasil survei elektabilitas partai politik di Jawa Timur dan tingkat kepuasan publik atas kinerja DPR RI dan DPRD Provinsi Jawa Timur.
BWA menawarkan kerja sama kepada Kemenag untuk pelatihan yang diberi title "Memilih dan Menata Sound System Masjid Tersertifikasi".
TIGA daerah di Jawa Timur dalam status siaga darurat kekeringan akibat kemarau yang mulai melanda.
“Koperasi Merah Putih jangan sampai menjadi kompetitor pelaku UMKM di desa. Kalau bisa justru menjadi mitra strategis, bahkan distributor bagi produk-produk UMKM,”
Pendistribusian ke-40 ribu Al-Qur'an di Jawa Timur itu dilaksanakan berbarengan dengan distribusi wakaf Al Qur’an dan Pembinaan Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved