Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, akan mengganti Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang hasil rapid ted dinyatakan reaktif. Rapid tes untuk petugas yang melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih itu tetap akan dilakukan meski proses coklit sudah dimulai sejak Rabu (15/7) lalu.
"Mereka tetap akan menjalani rapid tes meski kegiatan coklit sudah dimulai. Ini karena kondisi yang tidak memungkinkan dilaksanakan sebelum coklit akibat ketersediaan sarana dan banyaknya anggota PPDP," kata salah seorang komisioner KPU Sumenep, Rafiqi Tanzil, Jumat (17/7).
Ia menjelaskan, anggota PPDP yang dimyatakan reaktif, tidak diperkenankan melakukan tugas coklit untuk menghindari kemungkinan terpapar Covid-19 dan menjadi media penularan, karena saat bertugas akan melakukan kontak dengan calon pemilih. Sesuai prosedur penanganan Covid-19, mereka wajib melakukan isolasi atau mendapatkan penanganan medis setidaknya selama 14 hari, sehingga tidak memungkinkan melaksanakan tugas.
"Meskipun belum tentu mereka terpapar, tapi sesuai prosedur, mereka harus isolasi paling tidakk selama 14 hari," kata Rafiqi.
Jika ada anggota PPDP yang dinyatakan reaktif, jelas dia, KPU akan segera melakukan pergantian. Pengganti dari anggota PPDP yang reaktif tersebut akan diambilkan dari usulan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari desa asal PPDP yang akan diganti.
Sesuai jadwal di KPU, proses coklit data pemilih akan berlangsung hingga pekan pertama bulan depan. Sementara kegiatan rapid tes dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga pekan depan. (R-1)
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Biro Adpim Jatim menjadi satu-satunya instansi pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan di ajang prestisius IDEAS 2025.
RATUSAN sopir truk berunjuk rasa di kawasan Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur. Mereka menolak aturan Over Dimension and Over Loading (ODOL), Kamis (19/6)
Wapres RI Gibran Rakabuming apresiasi Bazar Blitar Djadoel yang menjadi ajang pameran produk kerajinan Koperasi dan UMKM di Kota Blitar dan Jawa Timur.
Data resmi dari Kanwil Kemenkum Jawa Timur menunjukkan bahwa sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Sebanyak 13 kabupaten/kota telah menyelesaikan pendaftaran SABH seluruh KD/KMP-nya.
Begitu dilantik pada 20 Februari lalu, sederet program strategis langsung direalisasikan, terutama terkait hajat hidup masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved