Berita Terbaru PILKADA Hari Ini

Perppu No 2 Tahun 2020 Dinilai Malah Timbulkan Ketidakpastian

Penundaan pemilu selama hanya tiga bulan dianggap menunjukkan pemerintah tidak serius menjamin hak konstitusi masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Perppu 1/2020 Tentang Covid-19 Beri Peluang Praktik Politik Uang

Mengingat begitu dekatnya dengan jadwal Pilkada 2020 yang diputuskan berlangsung 9 Desember nanti

KPU Garansi Anggaran Pilkada Terjaga

Dana yang sudah masuk, terang dia, tidak perlu dikembalikan ke kas daerah meski pesta demokrasi diundur.

Waspadai Kampanye Dini Pilkada

PEMUNDURAN pelaksanaan pilkada ke 9 Desember 2020 sebagai dampak wabah covid-19 tidak terhindarkan.

Kemendagri Tegaskan Dana Pilkada bukan untuk Tangani Korona

Sementara itu, sepuluh tahapan yang tersisa harus dihentikan karena pandemi covid-19. Adapun total dana untuk penyelenggaraan pilkada 2020 sebesar Rp9,9 triliun.

Pilkada Desember 2020, KPU Sumut Keluhkan Kesiapan Anggaran

Bagi daerah dengan PAD besar tidak bermasalah terkait anggaran. Akan tetapi, di Sumut ada sejumlah daerah yang PAD-nya kecil.

Bawaslu: Pilkada Sebaiknya Setelah Ekonomi Pulih

Pilkada perlu memperhatikan proses recovery ekonomi pascapandemi. Itu guna menekan potensi politik uang meningkat.

Perppu Pilkada Rampung Akhir April

“Harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU), akhir April 2020 harus sudah selesai,” kata anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera kepada Medcom.id, kemarin.

KPU Kirim Usulan Perppu ke Istana

Untuk menghindari kekosongan hukum yang berkelamaan, KPU akhirnya mengirim usulan materi Perppu Pilkada ke Istana Kepresidenan.

Politikus NasDem: Terbitkan Segera Perppu Penundaan Pilkada

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dianggap sangat tepat menjadi pilihannya dan harus segera terbit.

Perppu Pilkada Perlu Segera Terbit

Waktu yang dinilai paling tepat ialah sebelum akhir April agar sekaligus memberikan kepastian pengalihan anggaran.

Perppu Pilkada Bagus jika Terbit Akhir Mei

Jika ingin menunda lagi, apalagi menunda seluruh tahapan pilkada, KPU membutuhkan landasan hukum yang kuat. Oleh karena itu, perlu perppu

Pemerintah Tunggu Masukan Perppu Pilkada

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta jajarannya berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyusun perppu sehubungan dengan penundaan pilkada.

Pilkada Sebaiknya Dibiayai APBN

Pengalihan anggaran pilkada untuk penanganan virus korona tentu memengaruhi anggaran daerah yang sudah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, anggaran pilkada sebaiknya dari APBN.

Cermati Dampak Penundaan

Penundaan pilkada akan memunculkan berbagai dampak bagi KPU, parpol, para kandidat, hingga masyarakat yang empunya hak pilih. Oleh karena itu, penundaan harus dikaji dan dicermati

DPR Buka Opsi Tunda Pilkada

Perppu diperlukan bila ada penundaan pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.

Mahfud MD: Perppu Dimungkinkan Apabila Pilkada Ditunda

Perppu tidak diperlukan jika persiapan penundaan Pilkada sudah dilakukan jauh sebelum hari pemungutan suara yakni 29 September 2020.

DPR Pahami Keputusan KPU Tunda Sejumlah Tahapan Pilkada Serentak

Keputusan yang diambil KPU tersebut sangat dapat dipahami mengingat penyebaran Covid-19 di Indonesia yang semakin berkembang.

Mesin Partai NasDem sudah Bergerak

NASDEM menjanjikan kiprah baik dalam pilkada yang akan bergulir di 11 daerah di Jawa Tengah

KPU Perlu Petakan Wilayah Terdampak

Jika virus korona belum terkendali hingga April dan Mei, bukan tidak mungkin tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) pada Juni terganggu.

Budaya Sekolah Aman dan Nyaman: Kebijakan Human Preventif Kolaboratif

Menjaga Independensi BI dari Tekanan Politik Anggaran

Menyemai Kesalehan Digital di Ruang Sekolah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia