Perppu 1/2020 Tentang Covid-19 Beri Peluang Praktik Politik Uang

KOORDINATOR oordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw menai Perppu No 1 Tahun 2020 telah memberi peluang adanya praktik-praktik penyelewengan menjelang Pilkada 2020. Secara khusus terkait politik uang, Perppu tersebut seolah memberi imunitas dengan dalih penanganan covid-19.

"Menodai prorgram penanganan covid-19, Perppu 1/2020 itu perlu diubah. Tak boleh membuka peluang penyalahguaan kekuasan dan keuangan daerah," ujarnya dalam diskusi virtual (5/5).

Menurut Jerry, praktik-praktik penyelewengan sangat mungkin terjadi pada masa darurat ini. Mengingat begitu dekatnya dengan jadwal Pilkada 2020 yang diputuskan berlangsung 9 Desember nanti. Apalagi, di sejumlah daerah sudah ditemukan adanya penyelewengan tersebut mulai dari pemberi bantuan sembako dengan label kepala daerah hingga memberika bantuan langsung tunai.

"Situasi bencana memang jadi ajang pencitraan para kandidat. Bantuan sosial punya pengaruh bagi orang untuk memilih. Orang yang memberi bantuan sosial lebih mudah diingat masyarakat," jelasnya.

Praktik-praktik tersebut, lanjutnya memang tidak ada aturan yang melarang di tengah situasi pandemi ini. Akan tetapi, pemerintah seharusnya bisa meminimalisir terjadinya penyelewengan melalui Perppu bukan sebaliknya memberi peluang.

"Tak ada aturan yang pasti yang melarang praktik-praktik itu terjadi. Perppu 1/2020 malah memberi peluang terjadinya praktik tersebut," imbuh Jerry.

Adapun, Perppu tersebut mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Perppu itu sudah diterima dan disahkan Banggar DPR kemarin, Senin (4/5).(OL-4)