Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Depok Hardiono akan mengundurkan diri sebagai aparatur negara (ASN). Pengunduran dirinya dari ASN karena maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok.
" Saya siap mengundurkan diri dari Jabatan Sekda. Saya mau maju di Pilkada, " ujar Hardiono, Minggu (7/6).
Tentu dari sekarang akan mempersiapkan diri dengan mempersiapkan berkas-berkas sebagai persyaratan pencalonan Wali Kota Depok yang akan dihelat pada 9 Desember tahun ini.
Sebenarnya, Hardiono akan pensiun dari ASN tahun depan. Namun dia mengambil risiko lepas jabatan saat memutuskan maju di Pilkada Kota Depok.
Tak hanya itu, Hardiono pun telah mempersiapkan diri jadi seorang pemimpin jika terpilih dalam Pilkada nanti.
Baca juga : Hari ini, Positif Covid-19 di DKI Tambah 160 Kasus
Hardiono telah memastikan langkahnya dengan mempersiapkan visi misi jika terpilih menjadi orang nomor satu di Kota Depok.
" Saya ingin memajukan birokrat dengan meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik, " janjinya.
Dalam Pilkada nanti, imbuh Hardiono tak hanya dirinya yang mengundurkan diri, Wali Kota dan Wakil Wali Kota pun mengundurkan diri karena ikut di Pillada. " Nanti pelaksana tugasnya dari Provinsi Jawa Barat, " tandas Hardiono.
Sementara Ketua Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok Nana Shobarna menjelaskan sampai saat ini pihaknya belum menerima peraturan KPU terkait dengan kelanjutan tahapan Pilkada karena sedang diundangkan di Kemenhumkam.
"Mudah-mudahan satu dua hari ini sudah keluar. Segera setelah dikeluarkannya regulasi tersebut kami akan sosialisasikan," pungkasnya. (OL-2)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved