Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Jawa Timur, akan mengajukan tambahan dana untuk pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk penyesuaian dengan protokol Covid-19.
Komisioner KPU setempat, Syaifur Rahman, mengatakan berdasar hitungan sementara, kebutuhan tambahan dana pilkada tersebut diperkirakan mencapai Rp21 miliar.
"Itu masih hitungan sementara yang saat ini masih dalam kajian dan verifikasi kebutuhan poin kegiatan baru yang akan ditambahkan," kata Syaifur Rahman, Selasa (9/6).
Ia menjelaskan, diantara kegiatan yang menyebabkan kebutuhan tambahan dana tersebut adalah pengadaan Alat Pengaman Diri (APD) dan sarana penunjang sesuai protokol penanganan Covid. Diantaranya, jelas dia, pengadaan masker dan sarung tangan untuk penyelenggara mulai tingkat kabupaten hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS), alat cuci tangan dan lainnya.
"Poin-poin tersebut tidak tercakup dalam daftar anggaran sebelumnya karena disusin sebelum masa pandemi," jelas Syaifur.
Pengadaan perlengkapan sesuai protokol tersebut, kata dia, dianggap menjadi bagian dari sarana Pilkada karena menunjang terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara.
"Meski tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilkada, tapi akan menjadi standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan sehingga kami harus meenfasilitasi pengadaannya," katanya. (R-1)
Faktor pertama kenaikan PBB adalah semakin tidak terbendungnya pola politik transaksional dan politik berbiaya tinggi dalam Pilkada langsung.
Selama Pilkada 2024, TVRI menayangkan sebanyak 439 debat mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
SEKJEN Partai Gerindra Sugiono merespons usulan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat.
KOMITE Pemilih Indonesia (Tepi Indonesia) menolak wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah atau pilkada dari pemilihan langsung oleh rakyat menjadi pemilihan oleh DPRD
Titi Anggraini menyebut pilkada lewat DPRD tidak relevan lagi membedakan rezim Pilkada dan Pemilu setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atau MK
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya jauh lebih dulu mengusulkan agar bupati dan walikota dipilih oleh DPRD
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved