Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Sumenep, Jawa Timur, akan mengajukan tambahan dana untuk pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk penyesuaian dengan protokol Covid-19.
Komisioner KPU setempat, Syaifur Rahman, mengatakan berdasar hitungan sementara, kebutuhan tambahan dana pilkada tersebut diperkirakan mencapai Rp21 miliar.
"Itu masih hitungan sementara yang saat ini masih dalam kajian dan verifikasi kebutuhan poin kegiatan baru yang akan ditambahkan," kata Syaifur Rahman, Selasa (9/6).
Ia menjelaskan, diantara kegiatan yang menyebabkan kebutuhan tambahan dana tersebut adalah pengadaan Alat Pengaman Diri (APD) dan sarana penunjang sesuai protokol penanganan Covid. Diantaranya, jelas dia, pengadaan masker dan sarung tangan untuk penyelenggara mulai tingkat kabupaten hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS), alat cuci tangan dan lainnya.
"Poin-poin tersebut tidak tercakup dalam daftar anggaran sebelumnya karena disusin sebelum masa pandemi," jelas Syaifur.
Pengadaan perlengkapan sesuai protokol tersebut, kata dia, dianggap menjadi bagian dari sarana Pilkada karena menunjang terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara.
"Meski tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pilkada, tapi akan menjadi standar operasional prosedur yang harus dilaksanakan sehingga kami harus meenfasilitasi pengadaannya," katanya. (R-1)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved