Headline
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
“Damai bukan sekadar absennya perang. Ia adalah kebajikan,” tulis filsuf Baruch Spinoza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar mengambil hikmah dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Kutai Timur Ismunandar. Pilkada serentak yang akan berlangsung Desember tahun ini diharapkan menjadi kesempatan bagi publik untuk memilih kepala daerah yang bersih.
“Masyarakar selaku pemilik hak pilih bisa mengambil pelajaran bagaimana menentukan kepala daerah yang tepat dan terhindar dari
korupsi,” papar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kepada Media Indonesia, kemarin.
Menurutnya, Ismunandar yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dapat menjadi peringatan bagi masyarakat supaya dalam setiap momentum pilkada dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Caranya ialah memilih kandidat yang memiliki rekam jejak bersih.
Dengan begitu, kata dia, masyarakat tidak akan menyesal selama lima tahun ke depan karena pilihan mereka terjaring oleh aparat penegak hukum. Lebih dari itu, imbuh Lili, korupsi yang dilakukan di tengah pandemi covid-19 mencerminkan tidak adanya sense of crisis, dan hal itu akan memberatkan pelaku. “Tentunya ini menjadi tugas jaksa untuk memasukkan pertimbangan itu sebagai hal yang memberatkan.”
KPK telah meringkus tujuh tersangka terkait dengan OTT tehadap Ismunandar. Terakhir, tim KPK membawa satu tersangka lagi ke Jakarta, yakni pihak swasta bernama Deky Aryanto (DA) selaku rekanan Dinas Pendidikan Kutai Timur.
“DA dibawa ke Jakarta dan telah tiba di Kantor KPK untuk proses lebih lanjut. Saat ini tersangka DA sedang menjalani pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan, DA akan segera dibawa ke rutan di Polres Jakarta Pusat dan menjalani isolasi mandiri guna memenuhi protokol kesehatan covid-19,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri.
Selain DA, tersangka lainnya ialah Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang juga istri Ismunandar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Musyaffa, Kepala BPKAD Kutai Timur Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Kutai Timur Aswandini. Selanjutnya, dua tersangka yang berperan sebagai pemberi suap ialah kontraktor Aditya Maharani dan Deky Aryanto. (Cah/P-3)
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negara Jakarta Pusat pada hari ini, Senin (30/3/2026), dengan agenda pemeriksaan ahli dari jaksa penuntut umum (JPU).
KPK memberi status tahanan rumah pada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuari sorotan. tidak sejalan dengan karakter kasus korupsi besar yang ditangani dan penegakan hukum
Parlemen Norwegia sepakat selidiki hubungan diplomat dan pejabat tinggi dengan Jeffrey Epstein. Nama mantan PM hingga Putri Mahkota terseret dalam skandal ini.
WACANA pemotongan gaji menteri dan DPR untuk merespons tekanan ekonomi global dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi fiskal Indonesia, kata Agus Pambagio
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pelanggaran yang diatur dalam undang-undang sektoral seperti kehutanan, perbankan, atau lingkungan hidup tetap bisa dijerat UU Tipikor.
Lippo Cikarang menegaskan bahwa perusahaan tidak terkait dengan perkara yang sedang diselidiki.
KPK ungkap tersangka korupsi kuota haji, Ketum Kesthuri Asrul Aziz Taba, berada di Arab Saudi. Simak daftar tersangka dan duduk perkara pembagian kuota haji
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan sebanyak 393.922 laporan telah diterima dari total 431.785 pihak wajib lapor (WL).
KPK memanggil pegawai legal Lippo Cikarang sebagai saksi kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang.
KPK panggil Panitera dan Juru Sita PN Depok sebagai saksi kasus suap sengketa lahan yang menjerat Ketua & Wakil Ketua PN Depok serta petinggi PT Karabha Digdaya.
KPK panggil 3 pengusaha rokok (LEW, RKN, BT) terkait kasus suap importasi di Ditjen Bea Cukai. Enam tersangka termasuk Direktur P2 Bea Cukai telah ditetapkan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved