Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan masyarakat agar mengambil hikmah dari kasus dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Kutai Timur Ismunandar. Pilkada serentak yang akan berlangsung Desember tahun ini diharapkan menjadi kesempatan bagi publik untuk memilih kepala daerah yang bersih.
“Masyarakar selaku pemilik hak pilih bisa mengambil pelajaran bagaimana menentukan kepala daerah yang tepat dan terhindar dari
korupsi,” papar Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar kepada Media Indonesia, kemarin.
Menurutnya, Ismunandar yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dapat menjadi peringatan bagi masyarakat supaya dalam setiap momentum pilkada dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Caranya ialah memilih kandidat yang memiliki rekam jejak bersih.
Dengan begitu, kata dia, masyarakat tidak akan menyesal selama lima tahun ke depan karena pilihan mereka terjaring oleh aparat penegak hukum. Lebih dari itu, imbuh Lili, korupsi yang dilakukan di tengah pandemi covid-19 mencerminkan tidak adanya sense of crisis, dan hal itu akan memberatkan pelaku. “Tentunya ini menjadi tugas jaksa untuk memasukkan pertimbangan itu sebagai hal yang memberatkan.”
KPK telah meringkus tujuh tersangka terkait dengan OTT tehadap Ismunandar. Terakhir, tim KPK membawa satu tersangka lagi ke Jakarta, yakni pihak swasta bernama Deky Aryanto (DA) selaku rekanan Dinas Pendidikan Kutai Timur.
“DA dibawa ke Jakarta dan telah tiba di Kantor KPK untuk proses lebih lanjut. Saat ini tersangka DA sedang menjalani pemeriksaan. Setelah selesai pemeriksaan, DA akan segera dibawa ke rutan di Polres Jakarta Pusat dan menjalani isolasi mandiri guna memenuhi protokol kesehatan covid-19,” kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri.
Selain DA, tersangka lainnya ialah Ismunandar, Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang juga istri Ismunandar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Musyaffa, Kepala BPKAD Kutai Timur Suriansyah, dan Kepala Dinas PU Kutai Timur Aswandini. Selanjutnya, dua tersangka yang berperan sebagai pemberi suap ialah kontraktor Aditya Maharani dan Deky Aryanto. (Cah/P-3)
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) didorong untuk mengeluarkan fatwa terkait tata cara dan sumber dana ibadah haji. Wacana itu disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Dugaan penyelewengan dana APBD tersebut tersebar di 25 dinas, badan, dan lembaga di lingkup Pemerintah Kota Depok dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.
Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan periode 2024-2025, Immanuel Ebenezer Gerungan, mengeklaim memiliki petunjuk mengenai keterlibatan sebuah partai politik.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Bupati Sleman akui tak sejalan dengan Mantan Bupati.
SEJUMLAH pejabat, camat, kepala desa hingga pihak swasta diperiksa penyidik KPK di Kantor Polresta Pati, Rabu (28/1) terkait kasus korupsi Bupati Pati Sudewo
“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya satu sebulan,”
KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap ijon proyek, yaitu Bupati nonaktif Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK) dan Bapaknya HM Kunang (HMK), dan pihak swasta Sarjan (SRJ).
KPK menggeledah rumah Ketua PBSI Kota Madiun, Rahma Nuviarini, yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang menjerat Wali Kota Madiun nonaktif Maidi.
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Hanif diharap memenuhi panggilan. Keterangan eks Menteri itu dibutuhkan untuk mendalami aliran uang terkait kasus Hery.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved