Kerawanan Pilkada Meningkat Akibat Wabah Covid-19

KERAWANAN pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 berpotensi meningkat disebabkan mewabahnya infeksi Covid-19. Anggota Bawaslu M Afifuddn mengatakan, selain kerawanan dari sosial, politik, dan infrastruktur daerah yang menjadi potensi kerawanan pada setiap pilkada, konteks lain yakni pandemi turut dipetakan oleh Bawaslu dalam pilkada yang rencananya digelar pada 9 Desember 2020.

"Pada pemutakhiran kali ini, Bawaslu memasukkan konteks pandemi yang kita alami beberapa bulan ini. Pandemi ini sangat memengaruhi penyelenggaraan pilkada," kata Komisioner Bawaslu Afifuddin dalam konferensi pers Indeks Pemetaan Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, pada Selasa (23/6).

Turut hadir secara langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Hidayat, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Sunarta, dan perwakilan lembaga lain.

Baca juga: Ketum DPP Nasdem Surya Paloh Ganti Ketua DPW untuk Penyegaran

Afifuddin, menjabarkan, pada IKP Pilkada 2020 yang dimutakhirkan per Juni 2020, terdapat 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi. Daerah dengan kerawanan tertinggi dalam konteks pandemi adalah Kota Makassar, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Karawang, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Tomohon, dan Kabupaten Gowa. Kemudian Kabupaten Sijunjung, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kota Banjarbaru, Kota Ternate, Kota Depok, dan Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya Kota Semarang, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Melawi.

Selain itu, 146 kabupaten/kota terindikasi rawan sedang dalam konteks pandemi dan 88 kabupaten kota ada dalam titik rawan rendah. Aspek yang diukur dalam konteks pandemi adalah anggaran pilkada terkait Covid-19, data terkait Covid-19, dukungan pemerintah daerah, resistensi masyarakat terhadap penyelenggaraan pilkada, dan hambatan pengawasan pemilu akibat wabah Covid-19.

Adapun pada tingkat provinsi, dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan pilkada, tiga daerah terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara. Sedangkan dua provinsi terindikasi rawan rendah dalam konteks pandemi, yaitu Sumatera Barat dan Kepulauan Riau. Dan empat provinsi ada pada titik rawan sedang, yaitu Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara, Bengkulu, dan Jambi.

Pada kesempatan yang sama Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan akan mengoordinasikan pada kementerian/lembaga di bawah kementeriannya, terutama aparat keamanan yakni TNI/Polri untuk menjadikan indeks kerawanan pilkada sebagai panduan dan penecegahan atas potensi kerawanan.

"Saya berharap pemerintah daerah juga intens melakukan sosialisasi protokol kesehatan. Jangan sampai pilkada menjadi bencana," ujarnya Mahfud.

Ketua Bawaslu Abhan menjelaskan bahwa, tahapan pilkada yang terdekat adalah verifikasi faktual terhadap dukungan calon perseorangan yang diselenggarakan mulai pada 24 Juni 2020. Pada tahapan tersebut, ujar Abhan petugas pemilih melibatkan kontak dengan masyarakat. Selain verifikasi bakal calon perseorangan, tahapan lain yang juga akan melibatkan banyak orang yakni pemutakhiran data pemilih pada 15 Juli 2020.

Oleh karenanya, baik petugas maupun masyarakat yang terlibat diharapkan mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan alat pelindung diri sebagai pencegahan penularan Covid-19. "Supaya pilkada tidak menjadi klaster baru butuh komitmen bersama," tukasnya. (OL-4)