Pilkada Jalan, Saatnya Minta Tambahan

PANDEMI covid-19 menjadi alasan para anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bandung, Jawa Barat, meminta tambahan anggaran. Sikap yang sama juga dipilih KPUD di Jawa Tengah dan Bangka Belitung.

“Kami harus membeli peralatan demi menegakkan protokol kesehatan. Dana yang sudah disepakati sebelumnya Rp99 miliar tidak akan cukup,” kata Ketua KPUD Kabupaten Bandung Agus Baroya.

Beruntung tidak semua komisioner di daerah bersikap seperti Agus. “Pasti ada pembengkakan biaya karena kami harus menambah jumlah tempat pemungutan suara dan alat pelindung diri untuk petugas. Namun, kami akan mengoptimalkan anggaran hibah yang ada, yakni sebesar Rp29,2 miliar,” ungkap Ketua KPUD Badung, Bali, I Wayan Semara Cipta.

Komisioner di empat kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yakni Sabu Raijua, Timor Tengah Utara, Belu, dan Sumba Barat juga mencoba mengerti dengan kerepotan pemerintah dan warga menghadapi korona. “Mereka tidak mengajukan tambahan anggaran,” kata Ketua KPU NTT Thomas Dohu.

Para komisioner di empat kabupaten itu memilih mencoret sejumlah item anggaran, antara lain perjalanan dinas, pertemuan, dan pengadaan alat tulis kantor. Dana itu dialihkan untuk pengadaan alat pelindung diri dan penambahan tempat pemungutan suara.

Keputusan KPU RI untuk tetap menggelar pilkada serentak di tengah pandemi pada 9 De­sember 2020 sangat merepotkan KPU di daerah.

Menurut Thomas, penyelenggara harus mengenakan masker, mengikuti tes cepat, serta menyediakan tempat cuci tangan, sabun, cairan pencuci tangan, juga pelindung wajah. Jumlah pemilih dalam satu TPS pun harus dikurangi untuk menjaga kerumunan sehingga jumlah TPS harus ditambah.
“Konsekuensinya pada honor karena terjadi penambahan TPS,” ujarnya.

Kondisi yang sama juga dihadapi KPUD Sumenep, Jawa Timur. “Dari rata-rata satu TPS ada 800 pemilih, kami kurangi menjadi 500 orang. Kami harus menambah 50 TPS, dari 2.450 menjadi 2.500 TPS,” papar Komisioner KPUD, Syaifur Rahman.

Meski ada penambahan jumlah TPS, pihaknya akan berupaya tidak menambah jumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara. “Supaya hemat dan tidak perlu mengajukan tambahan anggaran.”

Di Jawa Tengah, penambahan anggaran men­­dominasi rapat persiapan yang digelar KPUD di Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Demak, dan Pekalongan.

“Setelah mendapat anggaran Rp35,7 miliar, kami minta tambahan Rp9,7 miliar. Penghematan bisa kami lakukan sebesar Rp2,1 miliar sehingga masih kekurangan Rp7,6 miliar,” kata Ketua KPUD Kendal Hevy Indah Oktaria.

Pandemi juga menjadi alasan dua KPUD di Bangka Belitung mengajukan anggaran tambahan Rp3,2 miliar. “Belitung Timur butuh tambahan Rp2,5 miliar dan Bangka Selatan Rp700 juta,” kata Ketua KPUD Bangka Belitung Davitri.

Dua KPUD lainnya, yakni Bangka Tengah dan Bangka Barat memilih mengoptimalkan ang­garan yang ada. “Kami menunggu petunjuk KPU RI selanjutnya,” sambung Davitri. (BY/RS/PO/MG/AS/RF/BB/MY/N-2)