Berita Terbaru Perpres Hari Ini

Presiden Terbitkan Perpres Supervisi Kasus Korupsi

Dalam beleid turunan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diatur mekanisme supervisi dan pengambilalihan kasus oleh KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan.

KPK Tagih Perpres Supervisi Kasus Korupsi

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan perpres akan mengatur soal tahapan pengambilalihan penanganan kasus korupsi. Ghufron mengatakan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan

KPK: Perpres Supervisi akan Atur Soal Pengalihan Kasus Korupsi

Ghufron mengatakan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM telah membahas draf perpres.

Tambah Personil, Komite Penanganan Covid-19 Usul Perbaikan Perpres

Dengan menjadikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani sebagai wakil ketua Satgas Pemulihan Ekonomi

Mahfud: Perpres TNI Basmi Teroris sudah hampir Rampung

PEMERINTAH tengah merampungkan peraturan presiden (perpres) yang berisi pemberian kewenangan TNI untuk terlibat menangani aksi terorisme.

Presiden Merupakan Single Client BIN

Badan Intelijen Negara (BIN) memang seharusnya melaporkan dan bertanggungjawab  kepada Presiden bukan ke Menkopolhukam.

BIN di Bawah Presiden Tepat

Presiden adalah single client dan end user dari BIN. Jadi, perpres tersebut sudah tepat

Sanksi Pidana dan Perdata di Perpres Prakerja tak Berlaku Surut

Dalam aturan baru itu diatur mengenai pengenaan sanksi kepada peserta yang tidak memenuhi ketentuan. Namun aturan yang menyangkut hal pidana maupun perdata bersifat prospektif.

Perpres Baru Kartu Prakerja Dinilai Lahirkan Kerancuan Baru

Itu terkait dengan pasal 31A yang menyebutkan pemilihan mitra program Kartu Prakerja bukan merupakan bagian dari pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kementerian Agama Siapkan Perpres Pendanaan Pesantren

Perpres Pendanaan Pesantren dibuat dengan memperhatikan hal-hal yang terkait antara manajemen keuangan pondok pesantren dengan posisi masyayikh.

Draf Perpres Pelibatan TNI Sedang Dibahas

Teroris sudah menggunakan alutsista, seperti halnya di Filipina. TNI harus dilibatkan, tapi dalam aspek ancaman. Apabila suatu negeri tidak bisa mengatasi ancaman, negeri itu akan hancur

Komnas HAM Minta Pemerintah Revisi Perpres Komisi Disabilitas

Komnas HAM kecewa lantaran Komisi Nasional Disabilitas (KND) berada di bawah naungan Kemensos, padah seharusnya menjadi suatu lembaga independen

Program Prakerja Tunggu Revisi Perpres

Rudy telah meminta mitra platform digital untuk menghentikan penjualan pelatihan dalam bentuk paket (bundling).

Pemerintah Terbitkan Perpres 72/2020 untuk Penanganan Covid-19

Ketentuan khusus yang diatur terkait Program PEN adalah pemberian kewenangan pada Menteri Keuangan (Menkeu) untuk melakukan pergeseran rincian belanja negara dan pembiayaan anggaran.

Indonesia Buka Kantor Kedubes di Kamerun

Wilayah akreditasi dari kedutaan tersebut mencakup Republik Chad, Guinea Ekuatorial, Gabon, Kongo, dan Afrika Tengah.

Belanja Penanganan Covid-19 Meningkat Jadi Rp2,73 Triliun

"Terjadi kenaikan belanja Rp124,5 triliun. Itu mencakup berbagai belanja pemulihan ekonomi dan penanganan covid-19 termasuk untuk daerah dan sektoral," ujar Sri Mulyani.

Petisi Masyarakat Sipil Tolak Perpres TNI Ikut Tangani Terorisme

Koalisi menilai RPP itu dapat menganggu sistem penegakan hukum dan mengancam hak asasi manusia (HAM).

Komnas HAM: Perpres Terorisme Tak Boleh Lampaui UU

"Perpres-kan turunan dari UU. Isinya tidak boleh melampaui UU yang memerintahkan adanya Perpres itu. Pelibatan militer harus dalam kapasitas mendukung langkah penegakan hukum."

Draf Perpres Pelibatan TNI belum Disetor ke Presiden

ISTANA belum juga menerima draf peraturan presiden terkait dengan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.

Gugatan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berpotensi Menang Lagi

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi covid-19 dinilai tidak tepat. Dasar itu juga diyakini menjadi pertimbangan diajukannya gugatan.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia