KOMITE Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPE) mengusulkan perbaikan Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2020 yang mengatur tentang struktur, tugas, dan fungsi KPCPE. Perbaikan itu menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengakomodasi penambahan personel dalam tim khusus tersebut.
Perubahan struktur yang terjadi ialah dengan menjadikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani sebagai wakil ketua Satgas Pemulihan Ekonomi. Keduanya akan bekerja bersama dengan Ketua Satgas Budi Gunadi Sadikin yang juga Wakil Menteri BUMN.
Kemudian, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga Ketua Pelaksana Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi menunjuk Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai wakil ketua pelaksana.
“Dibahas dalam rapat adalah perbaikan perpres dengan melengkapi struktur, di mana dalam struktur menteri BUMN sebagai Ketua Pelaksana dan menetapkan Wakil Ketua pelaksana KSAD dan Wakapolri. Kemudian Wakil Ketua di satgas Ekonomi ada pak Wamenkeu dan pak Rosan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (26/8).
Baca juga : Tiga Provinsi Nihil Penambahan Kasus Covid-19
Airlangga yang juga Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi menambahkan, dalam rapat itu pula diputuskan adanya perubahan anggaran dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional di pos kesehatan. Anggaran yang semula Rp87,5 triliun dipangkas menjadi Rp72,73 triliun.
Sedangkan pada pos perlindungan sosial juga akan dilakukan pergeseran beberapa porgram dengan tujuan agar pelaksanaannya berjalan cepat untuk mendorong pemulihan ekonomi. Akan tetapi, Airlangga enggan menyebutkan ihwal pemangkasan dan pergeseran dua anggaran tersebut.
Persoalan pengadaan vaksin juga menjadi pembahasan yang dilakukan oleh Komite, Airlangga bilang, Komite akan mengusulkan perbaikan Perpres pengadaan vaksin dan sesegera mungkin menyampaikannya kepada presiden.
“Tentu diharapkan pula optimalisasi PEN, ada penyesuaian anggaran tambahan dari Rp87,5 triliun menjadi Rp72,73 triliun, kemudian bidang perlindungan sosial ada pergerseran dan mengusullkan program-program baru,” pungkasnya. (OL-7)
