Berita Terbaru Perpres Hari Ini

Jadi Lumbung Bancakan, 1.189 Kasus Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Terjadi dalam 4 Tahun Terakhir

Erma menuturkan bahwa modus yang digunakan dalam kasus korupsi PBJ di antaranya proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, mark up, laporan fiktif, dan penggelapan.

Presiden Terbitkan Perpes Nomor 66/2025, Jadi Dasar Hukum Pengamanan Kejaksaan oleh TNI

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar berharap, perpres yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto itu menyudahi beda pandangan soal polemik yang terjadi belakangan ini.

Keppres Zaman Megawati Ini  Mandatkan Polri Bukan TNI Amankan Objek Vital Nasional

pengamanan oleh personel TNI dimungkinkan karena dianggap sebagai objek vital nasional. Namun, Keppres No.63/2004 yang diteken Megawati Soekarnoputri menyebut pengamanan dilakukan Polri

Kemenko Pangan Bahas Rancangan Perpres Tata Kelola MBG

Kemenko Pangan menggelar rapat koordinasi rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis atau MBG

Dua Aturan Turunan UU TPKS Tinggal Menunggu Penetapan Presiden, Satu Masih Harmonisasi

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyampaikan progres sisa peraturan turunan UU TPKS.

Sri Mulyani akan Segera Membayar Tukin Dosen

Sri mengatakan saat ini ada 97.734 dosen penerima tukin. Dia mengaku saat ini sedang dalam penghitungan dan pendataan lebih detail.

Presiden Terbitkan Perpres Penertiban Kawasan Hutan

Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.

Pemerintah Siapkan Perpres Konsensi dan Insentif bagi Penyandang Disabilitas

MENTERI Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa saat ini pemerintah akan mulai bekerja dengan data yang akurat untuk memetakan kebutuhan program untuk penyandang disabilitas.

Prabowo Terbitkan Perpres DPN

Langkah ini diambil sebagai bentuk implementasi amanat Pasal 15 ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Perpres Distribusi Pupuk Bersubsidi akan Segera Terbit

Perpres terkait distribusi pupuk bersubsidi akan segera terbit. Aturan baru ini membuat distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih sederhana dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.

Melalui HSP 2024, Sinergi dan Kolaborasi Harus Terwujud untuk Maju Bersama Indonesia Raya

Hari Sumpah Pemuda (HSP) ke-96 tahun 2024 menjadi momentum untuk bertransformasi secara cepat.

Presiden Jokowi Teken Perpres Pelestarian Borobudur

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur, Jawa Tengah.

KLHK: Upaya Konservasi jadi Tanggung Jawab Semua Pihak

Presiden sudah mengeluarkan Perpres Pengarusutamaan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

KemenPPPA Usul Tambahkan Penegak Hukum dalam Revisi Peraturan Presiden tentang Penanganan Pornografi

Pembentukan Satuan Tugas dan hal ini bukan hanya berkaitan dengan perlindungan anak saja, tetapi konsekuensinya juga akan melibatkan penegakan hukum.

Kemenkumham Minta Masukan Publik untuk Rancangan Perpres tentang Kepatuhan Hukum

Kemenkumham meminta masukan publik atas Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kepatuhan Hukum. 

KPU Ingin Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan Serentak di Februari 2025

Bahwa KPU secara prinsip ingin ada pelantikan kepala daerah serentak.

Jokowi Teken Perpres Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Ini Aturan Teknisnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (22/7) meneken Peraturan Presiden (Perpres) izin kelola tambang untuk ormas keagamaan

Aturan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring telah Diharmonisasi

Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.

Perpres Percepatan Pembangunan IKN Terbit, Legislator: Tidak Banyak Berpengaruh

PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

3 Keppres IKN belum Diteken, Pengamat Nilai akan Hambat Pembangunan dan Tinggalkan Sisa Anggaran

HINGGA saat ini, setidaknya terdapat tiga Keputusan Presiden (Keppres) yang belum diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemindahan ibu kota Nusantara (IKN).

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

Problematika Dosen: Antara Meneliti, Memublikasi, dan Mengadministrasi?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting