Berita Terbaru Perpres Hari Ini

KemenPPPA Usul Tambahkan Penegak Hukum dalam Revisi Peraturan Presiden tentang Penanganan Pornografi

Pembentukan Satuan Tugas dan hal ini bukan hanya berkaitan dengan perlindungan anak saja, tetapi konsekuensinya juga akan melibatkan penegakan hukum.

Kemenkumham Minta Masukan Publik untuk Rancangan Perpres tentang Kepatuhan Hukum

Kemenkumham meminta masukan publik atas Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kepatuhan Hukum. 

KPU Ingin Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan Serentak di Februari 2025

Bahwa KPU secara prinsip ingin ada pelantikan kepala daerah serentak.

Jokowi Teken Perpres Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Ini Aturan Teknisnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (22/7) meneken Peraturan Presiden (Perpres) izin kelola tambang untuk ormas keagamaan

Aturan Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring telah Diharmonisasi

Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.

Perpres Percepatan Pembangunan IKN Terbit, Legislator: Tidak Banyak Berpengaruh

PEMERINTAH saat ini telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

3 Keppres IKN belum Diteken, Pengamat Nilai akan Hambat Pembangunan dan Tinggalkan Sisa Anggaran

HINGGA saat ini, setidaknya terdapat tiga Keputusan Presiden (Keppres) yang belum diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemindahan ibu kota Nusantara (IKN).

Perpres Perlindungan Anak di Ranah Daring dalam Proses Sinkronisasi

KEMENTERIAN PPPA tengah menyusun Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Daring. Sampai dengan awal Juli ini, regulasi yang akan terbentuk dalam peraturan presiden itu masih dalam sinkronisasi.

Baru disahkan, Ini Dampak Perpres Industri Gim

DEPUTI Pengembangan Talenta Asosiasi Game Indonesia (AGI) Ibnu Raziq, di Jakarta, Sabtu, mengungkap dampak positif yang dirasakan pelaku industri gim

Urgensi Operasionalisasi BP3 dalam Mengatasi Krisis Perumahan di Indonesia

Pemerintah lewat Undang-Undang Cipta Kerja telah mengamanatkan pembentukan lembaga nonstruktural, Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

Presiden Jokowi akan Teken Perpres Satgas Judi Online Pekan Ini

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) akan mendatangani peraturan soal Satuan Tugas (satgas) Penindakan Judi Online pada pekan ini. Satgas dipastikan akan langsung bekerja.

DJSN: KRIS untuk Meningkatkan Mutu Pelayanan Rawat Inap

Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan JKN serta pengawasan eksternal BPJS Kesehatan oleh DJSN menjadi rujukan dalam perumusan perbaikan tatakelola JKN.

Detail Teknis Implementasi UU KIA Akan Diatur Perpres

Ada empat peraturan turunan yang diamanatkan oleh UU KIA.

Penurunan Prevalensi Stunting Perlu Komitmen Bersama

Kita sama-sama bergerak untuk menurunkan prevalensi stunting dengan sasaran yang paling tepat.

Waktu Penyesuaian RS Implementasikan KRIS akan Diatur dalam Permenkes

RUMAH sakit baik miliki pemerintah pusat, daerah atau swasta diharapkan melakukan penyesuaian pada 12 kriteria fasilitas Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Lima Hal yang Perlu Diketahui Soal Sistem KRIS BPJS Kesehatan

LAYANAN Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan diberlakukan per tanggal 30 Juni 2025. KRIS akan dihadirkan untuk menggantikan sistem kelas yang selama ini digunakan oleh BPJS Kesehatan.

Kelas BPJS Kesehatan Dihapus, Menkes: Jadi Lebih Sederhana

MENTERI Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin membantah pemerintah menghapus pelayanan kelas 1, 2, dan 3 bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan).

Perpres 59/2024 Dorong Program Kelas Rawat Inap Standar (KRIS)

KRIS dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025.

Perpres Diteken Jokowi, Sistem Kelas BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 30 Juni 2025

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menghapus pelayanan kelas 1, 2, dan 3 bagi pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Bapanas Siapkan Revisi Perpres

Hingga akhir 2023, daerah rawan pangan yang sebelumnya berjumlah 74 kabupaten/kota kini sudah berkurang menjadi 68 kabupaten/kota.

Membangun Negara dari Rahim: Stunting, Ujian Peradaban dan Masa Depan Bangsa

Menjaga Wajah Manusia di Era Algoritma

Pemborosan Negara Di Balik Musibah ATR 42-500

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia