Berita Terbaru Perpres Hari Ini

Ketua Komisi I DPR Ingin Perpres Publisher Rights Jadi UU

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menginginkan Perpres Publisher Rights dijadikan undang-undang (UU).

Rakornas, Kemenag Bahas Rencana Aksi Pascaterbit Perpres Penguatan Moderasi Beragama

PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 58 tahun 2024 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Perpres Publisher Rights Untungkan Semua Pihak

Dewan Pers menjamin Perpres Publisher Rights akan menguntungkan banyak pihak sekaligus menunjang lahirnya jurnalistik yang berkualitas dan bermartabat di masa mendatang.

Cara Impor Kendaraan Listrik Menurut Permendag 36/2023

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mendukung program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dengan menerbitkan Permendag Nomor 36 Tahun 2023.

Semua Pihak Berkepentingan Harus Duduk Bersama Bahas Implementasi Publisher Rights

PERATURAN presiden soal hak penerbit atau publisher rights bisa menguntungkan semua pihak dan mendorong jurnalisme berkualitas apabila semua pihak turut terlibat dalam perumusan

Perpres Publisher Rights Bentuk Kemenangan Indonesia Hadapi Platform Global

Publisher rights dapat meningkatkan daya tawar media massa Indonesia dalam menghadapi platform global. Sebaliknya platform global semakin menghargai media dan pemerintah Indonesia

AMSI: Perpres Publisher Rights Bersihkan Ruang Digital Dari Sampah

WAKIL Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Suwarjono mengatakan pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo mengesahkan Perpres Publisher Rights.

Perpres Publisher Rights Jadi Angin Segar bagi Insan Media

Jokowi telah menandatangani Perpres Publisher Rights sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap jurnalisme berkualitas. Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar menilai perpres

Perpres Publisher Rights Disahkan, Ada Masa Transisi 6 Bulan

MENKOMINFO Budi Arie Setiadi mengingatkan Dewan Pers untuk segera menyiapkan tindak lanjut dari Perpres Publisher Rights yang sudah disetujui Presiden Joko Widodo.

Menkominfo Ungkap 3 Isu Utama Perpres Publisher Rights

PERATURAN Presiden (Perpres) tentang Publisher Rights sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo. Terdapat tiga poin utama dalam Perpres Publisher Rights.

Presiden Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Kado Hari Pers Nasional

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap produk jurnalisme yang berkualitas.

Tahun Ini, Pemerintah akan Luncurkan Indonesia Tourism Fund

Di tahun ini pemerintah akan meluncurkan Indonesia tourism fund atau dana khusus pariwisata

1 Aturan Turunan UU TPKS Disahkan, 6 Regulasi Lainnya Menanti

1 dari 7 aturan pelaksana dari peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo.

Atur Teknologi dan Impor, Perpres Carbon Capture Storage Segera Dirilis

Perpres mengenai pengembangan carbon capture storage (CCS) akan mengatur penerapan teknologi tersebut hingga impor karbon. Perpres tersebut telah ditandatangani dan segera dirilis.

7 Aturan Pelaksana UU TPKS Harus Segera Disahkan, Waktu Tersisa 6 Bulan

HAMPIR dua tahun sejak pengesahan UU TPKS, 7 aturan pelaksana hingga kini belum juga ditetapkan. 

Aturan Konkret Diperlukan untuk Dukung Transisi ke Kendaraan Listrik 

Terdapat sejumlah insentif kepada pabrikan yang tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2023. Mulai dari keringanan pajak bea masuk impor, pajak penjualan barang mewah

Dewan Pers Masih Tunggu Pengasahan Perpres Publisher Rights

“Saya rasa harus kita minta perjelas kepada Kominfo, Menteri atau Wakil Menteri Kominfo. Dewan Pers saat ini menunggu,” ungkapnya

Aturan Turunan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Segera Dibahas Lintas Kementerian

Aturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dijanjikan selesai pada September 2023.

Mahfud Sebut Perpres Gaji untuk Pegawai IKN Segera Rampung

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan rancangan Peraturan Presiden (PP) mengenai pembayaran gaji pegawai eselon I Ibu Kota Nusantara (IKN) hampir selesai.

Asosiasi UPK NKRI Menolak Transformasi UPK - BUMDes

Asosiasi UPN NKRI menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo dengan tuntutan pencabutan Pasal 73 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Iran vs. Israel, Konflik Laten yang Kini Menjelma Jadi Ancaman Global

Timur Tengah Pascaperang

Israel, Apa Maumu?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting