Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap produk jurnalisme yang berkualitas.
Di tahun ini pemerintah akan meluncurkan Indonesia tourism fund atau dana khusus pariwisata
1 dari 7 aturan pelaksana dari peraturan turunan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo.
Perpres mengenai pengembangan carbon capture storage (CCS) akan mengatur penerapan teknologi tersebut hingga impor karbon. Perpres tersebut telah ditandatangani dan segera dirilis.
HAMPIR dua tahun sejak pengesahan UU TPKS, 7 aturan pelaksana hingga kini belum juga ditetapkan.
Fungsi dan peran kementerian menjadi krusial untuk melihat dinamika pemerintahan dan keputusan-keputusan di tingkat kementerian dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Terdapat sejumlah insentif kepada pabrikan yang tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2023. Mulai dari keringanan pajak bea masuk impor, pajak penjualan barang mewah
“Saya rasa harus kita minta perjelas kepada Kominfo, Menteri atau Wakil Menteri Kominfo. Dewan Pers saat ini menunggu,” ungkapnya
Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu sangat yakin perpres tentang publisher rights yang belum juga diteken presiden Joko Widodo.
EKONOMI hijau merupakan salah satu potensi perekonomian Indonesia di masa depan yang harus dioptimalkan.
KASUS kekerasan seksual yang menyeret Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun terhambat karena hingga kini belum ada aturan turunan dari UU TPKS
Dengan dicabutnya 11 UU bidang Kesehatan beberapa pasal terdapat kekosongan hukum sampai terbitnya aturan delegasi tersebut.
Aturan turunan Undang-Undang (UU) Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dijanjikan selesai pada September 2023.
KETUA Yayasan Lentera Anak Lisda Sundari mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Peta Jalan Industri Hasil Tembakau (IHT) 2023-2027
Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait Peta Jalan industri hasil tembakau (IHT) 2023-2027 dinilai harus diubah karena tidak memenuhi unsur perlindungan anak.
Arifin mengatakan, penolakan dari beberapa media saat ini hanya perlu waktu untuk bisa bersama-sama mencari kesamaan visi dan misi
Ketua Lentera Anak, Lisda Sundari, menegaskan rancangan Perpres Peta Jalan Pengelolaan Produk Hasil Tembakau mengabaikan fakta bahwa konsumsi rokok terus mengalami peningkatan.
KETUA Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan, adanya peraturan presiden mengenai publisher rights yang tengah digodok pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kualitas jurnalistik
“Kominfo menghargai komentar atau keberatan dari platform. Tetapi yang jelas perpres kami bikin justru untuk menjaga media sustainability, keberlangsungan hidup media."
"Kita secepatnya lah, PP ada 100, Perpres 2, dan Permenkes 5," kata Sudoyo kepada Media Indonesia
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved