Kasus Kekerasan Seksual Bupati Maluku Tenggara Butuh Aturan Turunan UU TPKS

KASUS kekerasan seksual yang menyeret Bupati Maluku Tenggara M Thaher Hanubun terhambat karena hingga kini belum ada aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Jaringan Lembaga Pengada Layanan Ina Irawati mengatakan kebutuhan aturan turunan UU TPKS sangat penting, karena jika UU sudah disahkan namun aturan turunannya belum ada yakni 3 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres) akan sangat sulit dalam hal implementasi sehingga sifatnya sangat genting.

"Aturan turunan menjadi sangat penting karena dalam kasus ini pelaku merupakan memiliki power cukup besar sehingga dibutuhkan aturan turunan untuk disegerakan terutama aturan turunan melawan terlapor yang memiliki kekuatan," kata Ina dalam konferensi pers secara daring, Selasa (12/9).

Baca juga: KPAI: Implementasi Permenag 73 tentang Pencegahan TPKS di Ponpes Belum Maksimal

Selain itu aturan turunan UU TPKS juga terkait mekanisme perlindungan korban kekerasan seksual di daerah-daerah yang dinilai masih terbatas terutama di wilayah kepulauan. Kemudian korban juga diduga mengalami pernikahan paksa oleh sang bupati.

"Ini jadi salah satu contoh kasus kekerasan seksual yang juga bisa terjadi di daerah lain bahwa aturan turunan dari UU TPKS sangat ditunggu dan perlu dipastikan juga bahwa substansi aturan turunannya dapat merespon situasi kekhususan masyarakat di daerah, situasi pendamping, apalagi saat pelaku merupakan pejabat," jelas dia. 

Baca juga: 9 Pria Pelaku Kawin Tangkap di Sumba Ditangkap

Kronologi kasus tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kabupaten Maluku Tenggara antara lain korban berinisial TA, 21, bekerja di kafe miliki terlapor di Kota Ambon, belum genap bekerja 3 bulan TA sudah mengalami kekerasan seksual oleh pemilik kafe. Karena kafe tersebut menyatu dengan rumah maka setiap terlapor datang ke Ambon selalu menginap di kafe miliknya. (Iam/Z-7)