KemenPPPA Usul Tambahkan Penegak Hukum dalam Revisi Peraturan Presiden tentang Penanganan Pornografi

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengkaji lebih dalam terhadap usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi (GTP3).

"Usulan revisi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi memang harus dianalisis dan dikaji lebih dalam sebelum Perpres baru berjalan," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Usulan revisi mencakup perubahan struktur Gugus Tugas, yaitu pengusulan KemenPPPA menjadi Ketua Harian untuk menggantikan posisi Ketua Harian yang saat ini dijabat bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Kementerian Agama.

Nahar mengatakan salah satu substansi yang dibahas adalah pembentukan Satuan Tugas dan hal ini bukan hanya berkaitan dengan perlindungan anak saja, tetapi konsekuensinya juga akan melibatkan penegakan hukum yang tidak sederhana karena sudah melewati lintas negara.

"Memang Satuan Tugas perlu segera dibentuk dengan koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga lainnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pornografi Anak. Konsekuensi lainnya adalah struktur organisasi KemenPPPA yang tidak memiliki unit kerja yang secara khusus menangani pornografi sehingga mungkin perlu menambahkan kedeputian khusus yang menangani isu ini, karena dalam Peraturan Presiden Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring dapat mengidentifikasi masalah tersebut," kata dia. (Ant/H-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indrastuti