Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
HINGGA saat ini, setidaknya terdapat tiga Keputusan Presiden (Keppres) yang belum diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemindahan ibu kota Nusantara (IKN).
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal mengatakan bahwa hal tersebut akan menghambat proses pembangunan dan pemerintah dinilai tidak memanfaatkan anggaran yang sudah ada.
"Ini tentu saja menghambat eksekusi pembangunan. Artinya anggarannya sudah ada tapi justru malah tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dimanfaatkan. Jadi justru bukan malah menekan fiskal tapi malah meninggalkan sisa-sisa anggaran, jadi tidak efisien bukan karena banyak makan anggaran, tapi anggaran yang sudah ada justru tidak termanfaatkan," kata Faisal saat dihubungi pada Rabu (10/7).
Baca juga : Jokowi Diminta Batalkan Upacara di IKN, Kenapa?
Faisal menilai bahwa belum ditekennya tiga Keppres IKN hingga saat ini juga menandakan bahwa penyerapan anggaran untuk IKN tidak bisa dilakukan dengan cepat dibandingkan apabila Keppres tersebut sudah diteken.
"Kalau yang terjadi sekarang saja anggaran yang sudah dialokasikan untuk IKN penyerapannya masih rendah, masih Rp71 triliun itu. Jadi masih banyak anggaran yang dialokasikan untuk IKN yang belum terpakai karena terkendala masalah teknis termasuk juga kenapa sekarang presiden belum bisa pindah," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana untuk pindah kantor ke IKN pada awal Juli ini, namun sayangnya hal tersebut belum bisa terealisasi karena fasilitas seperti air dan listrik di IKN masih belum lengkap walaupun secara fisik bangunannya telah tersedia. (Fal/Z-7)
Permintaan pergudangan di Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2025, seiring dengan transformasi kawasan industri
Selain inovasi tersebut, proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis anggaran yang dialokasikan untuk IKN bisa segera cair.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Erma menuturkan bahwa modus yang digunakan dalam kasus korupsi PBJ di antaranya proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, mark up, laporan fiktif, dan penggelapan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar berharap, perpres yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto itu menyudahi beda pandangan soal polemik yang terjadi belakangan ini.
pengamanan oleh personel TNI dimungkinkan karena dianggap sebagai objek vital nasional. Namun, Keppres No.63/2004 yang diteken Megawati Soekarnoputri menyebut pengamanan dilakukan Polri
Kemenko Pangan menggelar rapat koordinasi rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis atau MBG
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) menyampaikan progres sisa peraturan turunan UU TPKS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved