3 Keppres IKN belum Diteken, Pengamat Nilai akan Hambat Pembangunan dan Tinggalkan Sisa Anggaran

HINGGA saat ini, setidaknya terdapat tiga Keputusan Presiden (Keppres) yang belum diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan pemindahan ibu kota Nusantara (IKN).

Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CoRE), Mohammad Faisal mengatakan bahwa hal tersebut akan menghambat proses pembangunan dan pemerintah dinilai tidak memanfaatkan anggaran yang sudah ada.

"Ini tentu saja menghambat eksekusi pembangunan. Artinya anggarannya sudah ada tapi justru malah tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dimanfaatkan. Jadi justru bukan malah menekan fiskal tapi malah meninggalkan sisa-sisa anggaran, jadi tidak efisien bukan karena banyak makan anggaran, tapi anggaran yang sudah ada justru tidak termanfaatkan," kata Faisal saat dihubungi pada Rabu (10/7).

Baca juga : Jokowi Diminta Batalkan Upacara di IKN, Kenapa?

Faisal menilai bahwa belum ditekennya tiga Keppres IKN hingga saat ini juga menandakan bahwa penyerapan anggaran untuk IKN tidak bisa dilakukan dengan cepat dibandingkan apabila Keppres tersebut sudah diteken.

"Kalau yang terjadi sekarang saja anggaran yang sudah dialokasikan untuk IKN penyerapannya masih rendah, masih Rp71 triliun itu. Jadi masih banyak anggaran yang dialokasikan untuk IKN yang belum terpakai karena terkendala masalah teknis termasuk juga kenapa sekarang presiden belum bisa pindah," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berencana untuk pindah kantor ke IKN pada awal Juli ini, namun sayangnya hal tersebut belum bisa terealisasi karena fasilitas seperti air dan listrik di IKN masih belum lengkap walaupun secara fisik bangunannya telah tersedia. (Fal/Z-7)