Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
RENCANA Presiden Joko Widodo menggelar upacara kemerdekaan 17 Agustus di IKN dinilai tidak efektif sekaligus pemborosan anggaran apalagi jika ingin segera berkantor di IKN. Pernyataan ini disampaikan pakar kebijakan publik universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, Selasa (11/6).
"Itu pemborosan. Jadi kebijakan yang cenderung pemaksaan politik atau gimik politik," cetusnya.
Upacara tersebut disebut bukan kebutuhan yang bersifat urgen. Hal yang penting, menurutnya, ialah ketiadaan ibu kota negara secara fisik.
Baca juga : Jokowi: Persiapan HUT Ke-79 RI Sudah Hampir Final
"Yang lebih urgen kita ini loh secara fisik tidak ada lagi ibu kota. Jakarta bukan lagi ibu kota sedangkan IKN air bersih saja belum ada," ungkapnya.
Dia meminta Jokowi untuk membatalkan rencana itu dan fokus pada rencana yang substansi lain. "Rencana itu dibatalkan saja dan keinginan politiknya diturunkan," imbuhnya.
Pakar kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Vishnu Juwono mengemukakan salah satu tujuan presiden menggelar upacara salah satunya di IKN bertujuan memperlihatkan pada investor bahwa pembangunan berjalan.
Baca juga : Presiden Jokowi Diperkirakan Pindah Kantor ke IKN Juli 2024
"Itu salah satu tujuannya. Hanya, dengan pengunduran kepala dan wakil otorita IKN upacara itu hanya akan membuat buruk citra IKN. Upacara di tengah bangunan yang belum siap," ungkapnya.
Dia pun meminta presiden untuk mempertimbangkan rencana upacara di IKN. Berubahnya rencana upacara tersebut membuktikan ketidaksiapan perencanaan untuk penyelenggaraan upacara.
"Jika itu tidak visible ya di Jakarta saja upacaranya. Realistis saja. Jangan sampai nanti muncul pertanyaan tambahan kalau upacara di tempat yang sangat minim."
Baca juga : Dampingi Presiden ke IKN, Dirut PLN Siap Penuhi Kebutuhan Listrik dari Energi Bersih
Dia pun mengkhawatirkan kepastian pembangunan IKN jangka panjang. Sebab persiapan upacara 17 Agustus menjadi tolok ukur kesiapan dan kemantangan ibu kota.
Anggota Komisi II DPR RI Djarot Saiful Hidayat mengatakan penilaian satirnya. Menurutnya, rencana itu akan memboroskan anggaran negara.
"Masak tidak percaya sama Pak Jokowi? Inilah kalau perencanaan terlalu dipaksakan. Tanyakan saja pada menterinya bagaimana pemborosan anggaran dan efektivitasnya," tandasnya. (Z-2)
Permintaan pergudangan di Banjarmasin mengalami lonjakan signifikan sepanjang 2025, seiring dengan transformasi kawasan industri
Selain inovasi tersebut, proyek ini juga menerapkan konsep Bangunan Gedung Cerdas dan Bangunan Gedung Hijau yang mampu menghemat energi secara signifikan.
REI tegaskan properti sebagai pengungkit ekonomi nasional lewat pendekatan Propertinomic, dimulai dari Kalimantan Timur, jantung Ibu Kota Negara (IKN).
ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Irawan memprotes langkah pemerintah yang menunda pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) optimistis anggaran yang dialokasikan untuk IKN bisa segera cair.
Pemangkasan anggaran itu ditujukan untuk perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, hingga focus group discussion (FGD).
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai usulan sejumlah pihak agar dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur atau Papua.
Prasetyo menjelaskan pemerintah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan proyek pembangunan IKN.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan bahwa kontribusi wilayahnya terhadap pembangunan IKN belum diimbangi dengan dukungan infrastruktur dan pelayanan dasar yang memadai.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Otorita IKN menegaskan pembangunan proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN tetap berjalan. Penegasan ini disampaikan di tengah isu monatorium pembangunan IKN
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved