Pembekuan SPPG Pelanggar SOP MBG Dinilai Belum Cukup, Pengamat: Perlu Ada Reformasi Sistem

KEPALA Badan Gizi Nasional membekukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar SOP dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski begitu, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk menghentikan kasus keracunan yang terus berulang dalam dua bulan terakhir.

"Pembekuan itu ibarat menarik rem darurat ketika mobil menukik. Ia bisa menghentikan sesaat, tetapi tidak memperbaiki sistem rem, tidak menambal ban yang aus, dan tidak mengembalikan rasa aman penumpang," kata Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Kamis (2/10).

Menurut Achmad, persoalan utama MBG bukan sekadar kelalaian dapur, melainkan kegagalan desain sistemik. Insentif kontrak yang lebih menekankan volume dan harga membuat aspek keselamatan pangan, seperti suhu, waktu simpan, dan sanitasi sering terabaikan.

Baca juga : Keracunan Massal MBG, Anggota DPR Soroti Dugaan Praktik Mafia

Ia menilai lemahnya pelacakan batch makanan serta pengawasan yang terfragmentasi menjadi titik rawan.

"Formulir bisa ditandatangani, tapi jika makanan terlalu lama berada di suhu 5–60°C, risiko tetap tinggi. Kita butuh pelacakan real-time, bukan laporan di atas kertas," tegasnya.

Achmad mengusulkan MBG meniru filosofi keselamatan penerbangan. Setiap boks makanan harus terekam data suhu, lama perjalanan, dan waktu serah terima. Bila melewati ambang batas, aplikasi memberi peringatan otomatis "no-serve" kepada sekolah.

Baca juga : Menkes Ungkap Bakteri hingga Bahan Kimia Penyebab Anak Keracunan MBG

"Kalau ada tiga anak bergejala dalam 24 jam, sistem komando harus aktif dalam 72 jam dengan analisis penyebab yang diumumkan terbuka," jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola MBG. Regulasi itu, kata Achmad, harus disertai transisi yang jelas, kewenangan operasional, serta anggaran khusus untuk digitalisasi dan keselamatan pangan.

"Tanpa eksekusi nyata, Perpres hanya jadi kerangka tanpa nyawa," ujarnya.

Untuk memperbaiki program, ia menawarkan empat pilar desain ulang, yakni kontrak berbasis keselamatan, sistem pelacakan digital MBG-Trace, pengawasan satu komando melalui otoritas khusus, serta arsitektur produksi ramah risiko dengan kombinasi dapur pusat dan finishing di sekolah.

Achmad menambahkan, Puskesmas dan UKS perlu dilibatkan sebagai garda depan. UKS bisa menjadi sentinel dengan memantau penerimaan makanan, sedangkan Puskesmas bertindak sebagai petugas pengawas keamanan pangan wilayah. Transparansi juga penting melalui dashboard keselamatan publik.

"MBG adalah kontrak kepercayaan. Orang tua menitipkan anaknya makan dari dapur yang tidak mereka lihat. Negara wajib membalas dengan sistem yang lebih disiplin dari dapur rumah," pungkas Achmad. (Fik/M-3)