Program Baru Dorong Akselerasi

PEMERINTAH telah menganggarkan uang sebesar Rp695,20 triliun untuk menangani pandemi covid- 19 dan memulihkan perekonomian nasional. Dari besaran itu, Rp87,55 triliun di antaranya merupakan dana yang disediakan pada bidang kesehatan dan perlindungan sosial sebesar Rp203,90 triliun, dukungan kepada dunia usaha Rp120,61 triliun, dukungan untuk UMKM Rp123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp53,57 triliun, serta dukungan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sebesar Rp106,11 triliun.

Hingga Rabu (19/8), tercatat penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp174,9 triliun atau sekitar 25,1% dari total anggaran.

Realisasi itu berasal dari serapan di bidang kesehatan yang mencapai Rp7,36 triliun atau 8,4% dari besaran dana yang dianggarkan, perlindungan sosial mencapai Rp93,18 trilun atau 49,7%, dunia usaha mencapai Rp17,23 triliun atau 14,3%, UMKM telah mencapai Rp44,63 triliun atau 37,2%, sektor K/L dan pemda Rp12,4 triliun atau 13,1%, serta pembiayaan korporasi belum terealisasi.

Sedianya dari total anggaran sebesar Rp695,20 triliun tersebut sebanyak Rp350,04 triliun telah memiliki Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rp155,96 triliun tanpa DIPA lantaran berupa insentif perpajakan, dan sebesar Rp189,23 triliun belum memiliki DIPA.

Pemerintah berupaya memaksimalkan penyerapan anggaran PEN untuk menyokong pertumbuhan ekonomi nasional tidak tertekan semakin dalam setelah tumbuh minus pada triwulan II di angka -5,32%.

Upaya untuk mengakselerasi penyerapan dan mendorong pemulihan ekonomi dilakukan pemerintah dengan memperluas jangkauan bantuan sosial seperti Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro sebesar Rp2,4 juta per orang dengan target penerima sebanyak 12 juta pelaku usaha. Kemudian, bantuan subsidi upah sebesar Rp2,4 juta kepada tiap pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta dan merupakan peserta aktif BP Jamsostek.

Selain itu, pemerintah juga meluncurkan program Kredit Usaha Rakyat Super-Mikro yang dikhususkan bagi pekerja terdampak pandemi dan ibu rumah tangga yang ingin dan atau telah memiliki usaha.

Pada program itu, debitur tidak dikenai beban bunga alias 0% lantaran pemerintah menanggung seluruh bunga kredit hingga akhir Desember 2020. Lepas dari 2020, bunga kredit tersebut akan menjadi 6%. Batas maksimal pinjaman pada program itu ialah Rp10 juta per debitur.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (26/8), menuturkan upaya lain untuk meningkatkan efektivitas dan mempercepat akselerasi PEN di semester II ini ialah dengan mengusulkan perubahan Peraturan Presiden 82/2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN).

Perubahan pertama ialah berkaitan dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan KPC-PEN. Itu berkenaan pula dengan penyederhanaan hierarki dan alur pelaksanaan tugas komite. Nantinya akan ada dua tingkatan, yakni tingkat perumus kebijakan atau program oleh komite dan pelaksanaan program oleh satuan tugas (satgas) yang ada di bawah komite.

Pada tingkat komite, hanya ada ketua yang dijabat Menko Perekonomian disertai 7 wakil ketua, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.

Pada tingkat pelaksanaan program, Menteri BUMN Erick Thohir didapuk sebagai Kepala Tim Pelaksana dengan dua wakilnya, yakni Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa.

Pada tingkat pelaksanaan itu, kemudian ada dua satgas, yakni Satgas Penanganan Covid-19 yang diketuai Kepala BNPB Doni Monardo dengan tiga wakilnya, yakni Kepala BPOM Penny Lukito, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Achmad Yurianto, dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal.

Sementara itu, Satgas PEN diketuai Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin didampingi dua wakil, yakni Wakil Menkeu Suahasil Nazara dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani.

"Agar komite tetap efektif dalam perumusan kebijakan atau program, juga ada yang fokus ke operasionalisasi pelaksanaan program. Maka komite dikelompokkan ke dalam 2 tingkatan, yaitu perumus kebijakan dan pelaksana program," tutur Airlangga.

Selain mengubah struktur dan susunan keanggotaan, Airlangga mengatakan komite mengusulkan pula perubahan dalam Perpres 82/2020 yang terkait dengan mekanisme perubahan perumusan program, pelaporan, dan mengenai alokasi pendanaan kegiatan anggaran.

Airlangga pun menyebutkan ekonomi Indonesia mulai kembali bergerak positif setelah terpukul sejak pandemi covid-19 masuk ke Tanah Air pada awal Maret 2020.

"Kita melihat di periode ketiga dan keempat sudah mulai ada pembalikan secara positif, Purchasing Managers' Index atau PMI manufaktur naik bertambah mendekati 50 dari 46,9. Kita lihat perdagangan kita juga surplus di atas US$3 miliar dan total year to date sekitar US$8 miliar dan tentu ini menambah cadangan negara," ujarnya.

Di pasar modal yang juga sangat terhantam oleh pagebluk, lanjut Airlangga, sejumlah sektor juga mulai bergeliat dan diharapkan dapat menjadi pengungkit awal bangkitnya ekonomi domestik.

Perlu pengawasan

Sementara itu, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai upaya pemerintah meluncurkan dan mengalihkan program untuk mengakselerasi penyerapan PEN amat ditentukan pada basis data dan pengawasan oleh KPC-PEN.

Dok. CORE Indonesia

Ekonom dari Core Indonesia, Yusuf Rendy Manilet.

 

"Bisa berjalan baik atau tidaknya itu tergantung pada beberapa hal. Pertama, terkait dengan verifi kasi data penerima, apalagi ini mencakup usaha supermikro yang pada dasarnya tidak bankable sehingga effort-nya perlu ekstra terkait dengan verifi kasi. Kedua, bagaimana komite dan satgas dalam mengawal program ini apalagi dalam insentif desa, perlu ada prasyaratanya harus jelas, apakah sama dengan penyaluran sebelumnya. Komite dan satgas juga harus bisa memberikan solusi," tuturnya saat dihubungi, Minggu (30/8).

Menurutnya, akselerasi PEN pada semester II ini didasari pada upaya pemerintah mengembalikan daya beli dan penawaran sebagai faktor utama perekonomian. (S-2)