Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, pemerintah tidak akan memangkas besaran anggaran kesehatan dalam program penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Tidak ada pemangkasan atau pengurangan anggaran kesehatan, alokasinya tetap Rp87,55 triliun. Namun dari hasil analisis, proyeksi penyerapan sampai dengan akhir tahun kemungkinan akan terserap Rp72,73 triliun," jelas Susiwijono melalui keterangan tertulis, Rabu (26/8).
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah memproyeksikan akan ada sisa anggaran di pos kesehatan sekitar Rp14,82 triliun. Angka sisa tersebut nantinya akan dialihkan ke dalam program baru namun tetap berada dalam pos kesehatan.
"Anggaran yang kemungkinan tidak terserap tersebut, akan di realokasi ke program baru. Masih dalam kelompok yang sama yaitu kelompok kesehatan, namun dengan usulan program yang baru yang lebih operasional dan bisa merealisasi anggaran," pungkas Susiwijono.
Baca juga : Tambah Personil, Komite Penanganan Covid-19 Usul Perbaikan Perpres
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual menyebutkan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyepakati adanya perubahan anggaran dalam program PEN. Salah satunya yakni anggaran di pos kesehatan yang semula Rp87,5 triliun dipangkas menjadi Rp72,73 triliun.
Sedangkan pada pos perlindungan sosial juga akan dilakukan pergeseran beberapa porgram dengan tujuan agar pelaksanaannya berjalan cepat untuk mendorong pemulihan ekonomi. Akan tetapi, Airlangga enggan menyebutkan ihwal pemangkasan dan pergeseran dua anggaran tersebut.
"Tentu diharapkan pula optimalisasi PEN, ada penyesuaian anggaran tambahan dari Rp87,5 triliun menjadi Rp72,73 triliun, kemudian bidang perlindungan sosial ada pergerseran dan mengusullkan program-program baru,” tuturnya. (OL-7)
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Mahendra menyebut pihaknya tidak membuka akses KUAPPAS 2020 lantaran hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik menegaskan akam menghapus anggaran-anggaran tidak penting dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020.
Chaidir menampik jika pengunduran diri Edy karena ditekan oleh pihak tertentu. Pasalnya Dinas Pariwisata sempat membuat kehebohan terkait anggaran Rp5 miliar untuk membayar influencer.
Dengan menjadikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani sebagai wakil ketua Satgas Pemulihan Ekonomi
Doni Mengibaratkan Covid-19 bagaikan malaikat pencabut nyawa, terutama bagi kelompok rentan, yaitu kalangan lanjut usia dan penderita penyakit penyerta atau komorbid.
PEMKAB Ogan Komering Ilir (OKI) memberikan suntikan tambahan modal kepada 17.253 pelaku UMKM masing-masing sebesar Rp600 ribu untuk pemulihan ekonomi.
Mengacu UU TNI dan UU Polri, aparat keamanan bisa langsung bergerak ketika dimintai bantuan. Sehingga, tidak perlu dimasukkan dalam struktur komite yang dibentuk Presiden Jokowi.
"Pada kenyataannya, di dalam struktur itu kan tetap melekat fungsi satgas penanganan covid yang dipimpik Pak Doni Monardo. Jadi tidak benar kalau pemerintah fokus pada sektor ekonomi saja,"
Penanganan dan pengendalian pandemi covid-19 di Indonesia membutuhkan kerja bersama seluruh pihak yang terintegrasi antara satu dan lainnya baik antarkementerian dan lembaga
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved