Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan, pemerintah tidak akan memangkas besaran anggaran kesehatan dalam program penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"Tidak ada pemangkasan atau pengurangan anggaran kesehatan, alokasinya tetap Rp87,55 triliun. Namun dari hasil analisis, proyeksi penyerapan sampai dengan akhir tahun kemungkinan akan terserap Rp72,73 triliun," jelas Susiwijono melalui keterangan tertulis, Rabu (26/8).
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah memproyeksikan akan ada sisa anggaran di pos kesehatan sekitar Rp14,82 triliun. Angka sisa tersebut nantinya akan dialihkan ke dalam program baru namun tetap berada dalam pos kesehatan.
"Anggaran yang kemungkinan tidak terserap tersebut, akan di realokasi ke program baru. Masih dalam kelompok yang sama yaitu kelompok kesehatan, namun dengan usulan program yang baru yang lebih operasional dan bisa merealisasi anggaran," pungkas Susiwijono.
Baca juga : Tambah Personil, Komite Penanganan Covid-19 Usul Perbaikan Perpres
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers secara virtual menyebutkan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menyepakati adanya perubahan anggaran dalam program PEN. Salah satunya yakni anggaran di pos kesehatan yang semula Rp87,5 triliun dipangkas menjadi Rp72,73 triliun.
Sedangkan pada pos perlindungan sosial juga akan dilakukan pergeseran beberapa porgram dengan tujuan agar pelaksanaannya berjalan cepat untuk mendorong pemulihan ekonomi. Akan tetapi, Airlangga enggan menyebutkan ihwal pemangkasan dan pergeseran dua anggaran tersebut.
"Tentu diharapkan pula optimalisasi PEN, ada penyesuaian anggaran tambahan dari Rp87,5 triliun menjadi Rp72,73 triliun, kemudian bidang perlindungan sosial ada pergerseran dan mengusullkan program-program baru,” tuturnya. (OL-7)
Realisasi belanja negara hingga akhir November 2025 masih berada di bawah target yang ditetapkan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan dana untuk penanganan bencana setelah melakukan penyisiran anggaran negara yang mencapai Rp60 triliun.
Pakar UGM Zaenur Rohman mengatakan, pemerintah mesti lebih dulu memastikan kelayakan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya sebelum akhirnya dieksekusi.
Sebelumnya pada Senin, Presiden Donald Trump mengatakan kegagalan pemungutan suara lainnya dapat memicu PHK di kalangan pegawai federal.
mendesak agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibubarkan karena dianggap tidak memiliki fungsi yang jelas dan manfaat yang dirasakan masyarakat
Anggota DPR RI Rio Alexander Jeremia Dondokambey, mengingatkan pemerintah agar setiap anggaran negara dikelola secara transparan, akuntabel, dan melalui pembahasan bersama DPR.
Doni Mengibaratkan Covid-19 bagaikan malaikat pencabut nyawa, terutama bagi kelompok rentan, yaitu kalangan lanjut usia dan penderita penyakit penyerta atau komorbid.
Akselerasi PEN pada semester II ini didasari pada upaya pemerintah mengembalikan daya beli.
Kenapa Aceh menjadi provinsi paling miskin di Sumatera, padahal punya dana Otsus? Karena dananya tidak digunakan ke sektor pengungkit ekonomi
Dengan menjadikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani sebagai wakil ketua Satgas Pemulihan Ekonomi
PEMKAB Ogan Komering Ilir (OKI) memberikan suntikan tambahan modal kepada 17.253 pelaku UMKM masing-masing sebesar Rp600 ribu untuk pemulihan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved