Rabu 28 Oktober 2020, 17:54 WIB

Presiden Terbitkan Perpres Supervisi Kasus Korupsi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
Presiden Terbitkan Perpres Supervisi Kasus Korupsi

Antara/Hafidz Mubarak A
Foto gedung merah-putih KPK

 

PRESIDEN Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam beleid turunan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi itu diatur mekanisme supervisi dan pengambilalihan kasus oleh KPK terhadap kepolisian dan kejaksaan.

"UU No 19 Tahun 2019 memberikan tugas pokok kepada KPK untuk supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi. KPK menyambut baik terbitnya Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tersebut," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (28/10).

Terbitnya beleid itu diharapkan mampu mempererat koordinasi KPK dengan kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus rasuah. KPK mengharapkan sinergi dengan penegak hukum itu bisa semakin kuat dalam memberantas korupsi.

"KPK berharap ke depan koordinasi dan supervisi KPK dengan aparat penegak hukum lainnya semakin kuat dan bersinergi dalam bersama-sama memberantas tindak pidana korupsi," ucap Ali.

Baca juga : Presiden Resmikan TVRI Papua Barat

Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada 20 Oktober itu menyebutkan KPK berwenang melakukan supervisi terhadap kepolisian dan kejaksaan. Untuk melaksanakan supervisi, KPK menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Polri atau Kejaksaan Agung. Supervisi tersebut dalam bentuk pengawasan, penelitian, atau penelaahan.

Dalam Perpres tersebut, diatur KPK juga berwenang mengambil alih kasus korupsi yang ditangani kepolisian dan kejaksaan. Ketentuan itu termuat dalam Pasal 9 Ayat 1.

Dalam mengambil alih kasus, KPK memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum yang menangani perkara. Kepolisian atau kejaksaan wajib menyerahkan tersangka, berkas perkara, barang bukti, dan dokumen lain ke KPK. (OL-7)

Baca Juga

ANTARA FOTO

Kuasa Hukum Brigadir J Minta Bharada E dan Brigadir RR Bicara Jujur

👤Despian Nurhidayat 🕔Senin 08 Agustus 2022, 20:47 WIB
kuasa hukum keluarga Brigadir J, Eka Prasetya, berharap Bharada E dan Brigadir RR untuk berbicara sejujurnya agar kasus ini tidak...
ANTARA/HO-Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung

Kejagung Sita 23 Bidang Tanah Duta Palma di Riau

👤Mediaindonesia 🕔Senin 08 Agustus 2022, 20:02 WIB
Apaya penyitaan sesuai dengan perintah Jaksa Agung untuk melakukan pelacakan aset tersangka Surya Darmadi dalam rangka pemulihan kerugian...
MI/Susanto

KPU terima Permohonan Pembukaan Akses Sipol dari 50 Parpol

👤Mediaindonesia 🕔Senin 08 Agustus 2022, 19:38 WIB
Komisi Pemilihan Umum, kata dia, telah meluncurkan Sistem informasi partai politik yang akan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pemilihan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya