Rabu 21 Oktober 2020, 05:54 WIB

KPK Tagih Perpres Supervisi Kasus Korupsi

Dhk/Ant/P-1 | Politik dan Hukum
KPK Tagih Perpres Supervisi Kasus Korupsi

Medcom.id/Fachri Auhdia Hafiez
Ilustrasi -- Logo KPK

 

WAKIL Ketua KPK Nawawi Pomolango mengharapkan peraturan presiden (perpres) terkait dengan supervisi kasus korupsi segera diterbitkan setelah revisi Undang-Undang KPK diberlakukan setahun lalu.

Nawawi mengaku kinerja KPK menjadi tidak optimal. Padahal, supervisi merupakan salah satu tugas pokok KPK. ‘’Bagaimana bisa melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dengan baik kalau instrumen aturan operasionalnya belum ada? Ini juga yang membuat pelaksanaan supervisi KPK menjadi tidak optimal,’’ jelasnya.

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Per ubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK disebut, poin 1 ‘Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi’. Di poin 2, ‘Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden’.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan perpres akan mengatur soal tahapan pengambilalihan penanganan kasus korupsi. Ghufron mengatakan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM telah membahas draf perpres.

“Jadi, perpres itu implementasi dari mandat Pasal 10 (UU KPK) bahwa KPK dalam rangka melakukan supervisi itu berhak melakukan pengawasan penelitian, penelaahan,” ucap Ghufron, Kamis (3/9).

Menurut Ghufron, perpres itu nantinya akan mempertegas soal pengawasan kasus dan tahapan pengambilalihan perkara korupsi. Ia menyebutkan KPK berwenang dalam mengawasi setiap perkara korupsi yang ditangani Kejagung dan Polri. KPK pun bisa masuk proses
gelar perkara. Jika penanganan kasus oleh aparat penegak hukum lain mandek atau terdapat kejanggalan, KPK pun bisa mengambi alih kasus. (Dhk/Ant/P-1)

Baca Juga

Ilustrasi

Pekerjaan Pimpinan Sebelumnya Recoki Tugas KPK Saat Ini

👤Kautsar Bobi 🕔Minggu 29 November 2020, 13:48 WIB
"Di sela-sela (kerja KPK) saat ini masih direcoki pekerjaan-pekerjaan yang kemarin tidak didapati oleh kepemimpinan sebelumnya,...
Antara/Yulius Satria

HUT Korpri, Presiden Minta Reformasi Birokrasi Dipercepat

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 29 November 2020, 13:32 WIB
Kelembagaan birokrasi juga perlu disederhanakan untuk mempercepat pengambilan keputusan. Di masa pandemi, ASN harus lebih adaptif dan...
Ilustrasi

Pemerintah Tetapkan 9 Desember Sebagai Libur Nasional

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 29 November 2020, 10:06 WIB
Pemerintah menetapkan 9 Desember 2020 sebagai libur nasional. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.22 Tahun 2020 untuk...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya