Kamis 03 September 2020, 20:12 WIB

KPK: Perpres Supervisi akan Atur Soal Pengalihan Kasus Korupsi

Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum
KPK: Perpres Supervisi akan Atur Soal Pengalihan Kasus Korupsi

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

 

WAKIL Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan Peraturan Presiden (perpres) mengenai supervisi yang ditengah digodok pemerintah akan mengatur soal tahapan pengambilalihan penanganan kasus korupsi.

Ghufron mengatakan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Hukum dan HAM telah membahas draf perpres.

"Jadi Perpres itu implementasi dari mandat Pasal 10 (UU KPK) bahwa KPK dalam rangka melakukan supervisi itu berhak melakukan pengawasan penelitian, penelaahan," ucap Ghufron di Jakarta, Kamis (3/9).

Menurut Ghufron, perpres tersebut nantinya akan mempertegas soal pengawasan kasus dan tahapan pengambilalihan perkara korupsi. Ia menyebutkan KPK berwenang dalam melakukan pengawasan setiap perkara korupsi yang ditangani oleh Kejagung dan Polri. KPK pun bisa masuk dalam proses gelar perkara.

Jika penanganan kasus oleh aparat penegak hukum lain mandek atau terdapat kejanggalan, KPK pun bisa mengambi alih kasus.

"Poin akhir dari supervisi itu memungkinkan KPK jika tindak pidana korupsi berlarut-larut yang tidak bisa dipertanggungjawabkan prosesnya itu memungkinkan untuk diambil alih," ucapnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD memanggil Kemenkumham, Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK membicarakan perpres terkait pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut Mahfud, Perpres itu akan segera disampakan oleh Presiden untuk diundangkan.

Dalam UU KPK, komisi antirasuah berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam rangka supervisi jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat tersebut sudah terdapat dalam UU KPK. Di antaranya, pengambilalihan kasus bisa dilakukan ketika ada laporan mayarakat yang tidak ditindaklanjuti, ada tumpang tindih penanganan antara pelaku korupsi maupun yang diperiksa, dan perkara yang berlarut-larut. (Dhk/OL-09)

Baca Juga

Dok.MI

Formappi: Fungsi Legislasi DPR Biasa Saja

👤Indriyani Astuti 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 22:47 WIB
Delapan RUU lainnya, ujar Lucius, merupakan RUU Kumulatif Terbuka yang semuanya terkait undang-undang provinsi (5 RUU) dan daerah otonomi...
Dok MI

Esok Tiba di Tanah Air, Surya Darmadi Siap Ikuti Proses Hukum

👤Ant 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:21 WIB
Juniver mengatakan Surya sudah bersurat kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan jajaran pimpinan Kejagung perih kesiapannya...
ANTARA/M Risyal Hidayat

Eks Pengacara Bharada E: Ada Intervensi untuk Mencabut Surat Kuasa

👤Kisar Rajaguguk 🕔Sabtu 13 Agustus 2022, 20:05 WIB
Diyakini Deolipa, terdapat kode yang disampaikan Bharada E lewat tanda tangan pada surat pencabutan kuasa...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya