Berita Terbaru Perpres Hari Ini

Pelibatan TNI Tangani Terorisme dinilai Tumpang Tindih

"Selama ini penanganan Aksi Terorisme di Indonesia sudah berjalan baik dibawah koordinasi BNPT dan Kepolisian."

Hati-Hati Tumpang-tindih Tangani Teroris

Menurut aturan di rancangan perpres, TNI bisa bergerak mandiri dalam menangani terorisme.

Pelibatan TNI di Penanganan Terorisme bukan Operasi Militer

Dalam praktik di banyak negara, kata dia, penggabungan antara penegakan hukum dan operasi militer dianggap lumrah.

Iuran BPJS Naik Mulai Juli, BPJS Watch: Memberatkan Masyarakat

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa aturan ini akan memberatkan masyarakat karena terdapat kenaikan iuran dan subsidi yang berpotensi salah sasaran. 

Jabodetabek-Punjur Terintegrasi

Menurut perpres tersebut, penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur bertujuan mewujudkan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional.

​​​​​​​YLKI: Perpres Pembatalan Kenaikan Iuran JKN Mendesak

"Sebab BPJS Kesehatan tidak bisa mengubah tarif jika belum ada Perpres," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi kepada Media Indonesia, Selasa (14/4).

Perpres Pembatalan Kenaikan Iuran JKN Berproses di Kemenkumham

Perpres tersebut nantinya akan mengatur perubahan iuran bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan segmen Bukan Pekerja (BP) yang selama ini mengikuti Perpres 75 tahun 2019.

Perpres No 54/2020 Berpotensi Reduksi Hak Konstitusional DPR

Perpres No 54 Tahun 2020 berpotensi mereduksi hak konstitusional DPR RI yang sudah dimandatkan dalam UUD 1945.

Istana: Revisi Perpres BPJS Kesehatan Masih Dibahas Kementerian

Landasan hukum yang baru dibutuhkan, menyusul keputusan Mahkamah Agung terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan Tunggu Perpres Baru Terkait Iuran JKN

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pihaknya telah mempelajari dan siap menjalankan putusan MA tersebut.

Presiden Teken PP dan Keppres Turunan UU Kekarantinaan Kesehatan

Dua beleid besar yang didasari pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan itu sudah berlaku efektif setelah ditandatangani.

Iuran BPJS Batal Naik, PKS: Tamparan Keras Bagi Pemerintah

PKS menilai batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai keputusan Mahkamah Agung, menjadi tamparan keras bagi pemerintah terkait penyusunan regulasi.

Dua Perpres KPK Melibatkan Banyak Pihak

"Pembahasan ini melibatkan banyak pihak termasuk pimpinan KPK, jadi memang butuh waktu,"

Soal Pembentukan Inspektorat Jenderal, KPK Tunggu Perpres Terbit

Ali menegaskan, kewenangan pengaturan organisasi KPK telah diatur dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Mau Bentuk Irjen KPK, Arsul: Revisi UU KPK Dulu

Menurutnya, jika ingin menambah struktur inti baru dalam organisasi KPK, selayaknya dilakukan dengan merevisi UU KPK bukan Perpres.

Ketua KPK Firli Bahuri: Presiden Tidak Intervensi Kami

Pihak Istana saat ini tengah memfinalisasi tiga perpres yang mengatur tiga hal terkait KPK yakni mengenai organisasi KPK, Dewan Pengawas KPK, dan peralihan pegawai KPK menjadi ASN.

Pusat Kajian Antikorupsi UGM Nilai Perpres KPK Bersifat Ilegal

Perpres KPK tidak diperintahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Istana: Perpres KPK tidak untuk Melemahkan

"Tidak ada niat, itikad atau apapun dalam pemerintah untuk melemahkan KPK karena pemerintahan Presiden Jokowi ini betul-betul menginginkan, mengharapkan bisa bekerja dengan baik,"

Komisi II: Pemerintah Harus Jelaskan Urgensi Wakil KSP

Pemerintah diminta menjelaskan secara terang mengenai pos baru di KSP

Perpres KSP Terbit, Moeldoko akan Didampingi Wakil

Wakil Kepala Staf Kepresidenan akan bersinggungan langsung dengan sektor-sektor kebijakan.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia