Kamis 14 Mei 2020, 20:46 WIB

Pelibatan TNI di Penanganan Terorisme bukan Operasi Militer

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Pelibatan TNI di Penanganan Terorisme bukan Operasi Militer

Antara
Personel Penanggulangan Terorisme Batalyon Infanteri Raider 323/Buaya Putih Kostrad TNI-AD saat simulasi antiteror, beberapa waktu lalu.

 

PRESIDEN Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Menangani Aksi Terorisme bukan dalam rangka operasi militer.

"Yang harus dipahami adalah motivasi dari perpres ini dalam koridor untuk memperkuat dan mengoptimalkan penanggulangan terorisme dengan memanfaatkan sumber daya TNI. Dan hal tersebut dilakukan dalam koridor penegakan hukum dan bukan terkait operasi militer TNI dan karena itu juga disebut Operasi Militer Selain Perang," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Dony Gahral Adian dalam diskusi Webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Terorisme UI, Kamis (14/5).

Baca juga: Penyerang Novel Dapat Bantuan Hukum, Polri: Mereka Anggota Kami

Perpres yang merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Dony, masyarakat harus memahami terlebih dahulu kalau TNI diberikan tiga kewenangan yaitu penangkalan, penindakan, dan pemulihan. "Dan bagian penindakan yang jadi kontroversi karena dianggap bagian dari operasi militer sehingga berpeluang melanggar HAM. Padahal bukan dalam konteks tersebut. Ini yang harus diluruskan," sambung DOny.

Dalam praktik di banyak negara, kata dia, penggabungan antara penegakan hukum dan operasi militer dianggap lumrah.

Publik, kata dia, juga harus memahami terorisme bukan merupakan kriminal biasa karena memiliki motif politik atu ideologi, mengganggu keamanan negara, bahkan kedaulatan serta bentuk negara.

"Jadi yang disasar teroris sebenarnya bukan lagi personal security tetapi national security. Bukan gangguan keamanan biasa lagi. Ini yang harus kita pahami," katanya.

Dalam upaya penegakan yang dilakukan oleh TNI, lanjut dia, perpres itu menegaskan selalu dalam koordinasi dnegan kepolisian atau lembaga terkait yang menanggulangi terorisme seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Secara teknis misalnya ketika TNI melakukan penindakan, hasil penindakan segera diserahkan kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti menurut peraturan perundang-undangan. Tidak diurus oleh TNI, sehingga masih berada dalam konteks penegakan hukum," beber Dony.

Pelibatan TNI dalam memberantas terorisme, imbuhnya, juga terkait dengan sumber daya dan infrastuktur yang dimiliki oleh TNI. "Memang TNI punya sumber daya dan infrastrukur serta kapasitas untuk membantu BNPT dan polisi memerangi terorisme. Misalanya TNI punya operasi intelijen, operasi informasi, operasi teritorial, dan operasi lainnya. Nah kapasitas ini bisa membantu polisi dan BNPT. Toh eranya bukan kompartementalisasi lagi. Kalau sesuatu yang strategis, harus kita bagikan informasi tersebut dalam memerangi terorisme. Sehingga perpres ini tidak disalahtafsirkan meski tentu saja butuh masukan dan diskusi dari publik agar menjadi lebih matang," pungkas Dony. (X-15)

 

 

Baca Juga

Mi/Adam Dwi

Wapres Minta Bangsa Kembali Tumbuhkan Kekuatan Nasional

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:43 WIB
Wapres mengatakan, untuk menghadapi situasi seperti saat ini, bangsa Indonesia perlu menumbuhkan kembali kekuatan nasional yang pernah...
Ilustrasi

Perubahan APBD Lambat, Serapan Anggaran Covid Daerah Rendah

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 20:06 WIB
Penyerapan belanja pandemi covid di daerah masih rendah karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terlambat setelah...
Dok MI

Penyaluran Anggaran Korona Tersendat di Daerah karena Alasan Ini

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 01 Agustus 2021, 19:15 WIB
Satu kesalahan fatal lainnya yang dilakukan pusat, lanjut dia, adalah tidak mengantisipasi adanya gelombang kedua covid-19 dengan...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Pemerintah Afghanistan Hadapi Krisis Eksistensial

 Laporan SIGAR menggarisbawahi kekhawatiran pasukan Afghanistan tidak siap untuk melakukan pertahanan yang berarti

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya