Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
"Pembahasan ini melibatkan banyak pihak termasuk pimpinan KPK, jadi memang butuh waktu,"
Ali menegaskan, kewenangan pengaturan organisasi KPK telah diatur dalam Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Menurutnya, jika ingin menambah struktur inti baru dalam organisasi KPK, selayaknya dilakukan dengan merevisi UU KPK bukan Perpres.
Pihak Istana saat ini tengah memfinalisasi tiga perpres yang mengatur tiga hal terkait KPK yakni mengenai organisasi KPK, Dewan Pengawas KPK, dan peralihan pegawai KPK menjadi ASN.
Perpres KPK tidak diperintahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
"Tidak ada niat, itikad atau apapun dalam pemerintah untuk melemahkan KPK karena pemerintahan Presiden Jokowi ini betul-betul menginginkan, mengharapkan bisa bekerja dengan baik,"
Pemerintah diminta menjelaskan secara terang mengenai pos baru di KSP
Wakil Kepala Staf Kepresidenan akan bersinggungan langsung dengan sektor-sektor kebijakan.
Beberapa tugas wakil panglima TNI yakni membantu tugas harian panglima, memberi saran terkait pelaksanaan kebijakan pertahanan negara, pengembangan postur TNI dan lainnya
Salah satu ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 63 Tahun 2019 yakni penyampaian pidato resmi Presiden atau Wakil Presiden di luar negeri menggunakan bahasa Indonesia
Dalam TKDN tersebut produsen lokal harus menggunakan minimal sebanyak 35% komponen lokal dalam produksinya dan diharapkan bertumbuh ke depannya.
Anies berterima kasih kepada Presiden dan berharap industri bergerak
Saat ditanya lebih lanjut terkait nasib perpres mobil listrik, Putu meminta media untuk menanyakannya pada pihak Setneg.
Dengan dilakukannya revisi UU, bukan hanya persoalan jabatan fungsional TNI yang dapat diselesaikan tetapi beberapa pasal lain.
Berbekal perpres tersebut, sambung dia, maka Panglima TNI dan kepala staf di tiga matra dapat langsung memetakan siapa saja prajurit potensial untuk menduduki jabatan fungsional.
Draf Perpres mobil listrik telah disepakati dan segera dikirim ke Presiden Joko Widodo.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta semua pihak untuk menunggu aturan tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved