Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo yang telah menandatangani peraturan presiden tentang kendaraan berbasis listrik (KBL).
Anies berharap dengan terbitnya perpres itu pelaku industri otomotif bisa segera membuka diri menggerakkan industri mobil listrik dalam negeri.
Menurut Anies, selama ini ketiadaan aturan yang menyebabkan industri pasif terhadap pergerakan otomotif berbasis listrik di dalam negeri.
"Kita berterima kasih pada Pak Presiden, beliau udah tanda tangan perpes itu. Kita harap industri bergerak. Kami panggil industri motor dan mobil terkait penyusunan road map penggunaan mobil dan motor listrik di Jakarta," ujarnya di Balai Kota, Jumat (9/8).
Anies sangat berharap aturan mobil listrik segera diterbitkan dengan tujuan Jakarta dapat menggalakkan angkutan listrik. Dimulai dari angkutan umum melalui TransJakarta guna mengurangi polusi udara.
Baca juga: Industri Bersiap Sambut Perpres Mobil Listrik
Saat ini, TransJakarta sedang mengadakan pra uji coba tiga unit bus listrik. Pengoperasian bus listrik di rute-rute dalam koridor masih terbentur dokumen perizinan seperti sertifikat uji tipe dan STNK yang belum bisa diterbitkan untuk kendaraan listrik.
Di sisi lain, dari hasil pertemuan dengan PLN Distribusi Jakarta pada Rabu (7/8), Anies mengungkapkan PLN berkomitmen membangun infrastruktur kendaraan berbasis listrik yakni tempat pengisian daya.
Hal ini merupakan bentuk dukungan dari lembaga di luar pemerintah guna membangun iklim mobil listrik. Anies berharap swasta lainnya juga turut bergerak agar bisa memudahkan masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan listrik.
"PLN sampaikan juga ada seribu titik untuk melakukan pengecasan dan industri baterainya. Seluruh ekosistem kita akan tata sama-sama jadi ketika Jakarta gerak. Jangan sampai pemerintah mengumumkan regulasi baru, tapi masyarakat dan private sector belum siap," ungkapnya.
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Menurut perpres tersebut, penataan ruang kawasan Jabodetabek-Punjur bertujuan mewujudkan pusat kegiatan perekonomian berskala internasional, nasional, maupun regional.
Perpres tersebut diterbitkan karena bencana pandemi covid-19 secara nasional yang tentunya berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah
Wilayah akreditasi dari kedutaan tersebut mencakup Republik Chad, Guinea Ekuatorial, Gabon, Kongo, dan Afrika Tengah.
PKS menilai batalnya kenaikan iuran BPJS Kesehatan sesuai keputusan Mahkamah Agung, menjadi tamparan keras bagi pemerintah terkait penyusunan regulasi.
Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan pihaknya telah mempelajari dan siap menjalankan putusan MA tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved