PERATURAN Presiden mengenai Daftar Negatif Investasi (DNI) masih belum terbit hingga saat ini. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta semua pihak untuk menunggu aturan tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo.
"Sebenarnya tinggal tunggu aja. Tidak ada kendala lagi," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (25/1).
Baca juga: ESDM Pastikan 35.000 MW Rampung 2024
Untuk diketahui, pemerintah telah mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi ke XVI yang dikeluarkan pada Jumat, 16 November 2018. Paket kebijakan tersebut meliputi perluasan pemberian fasilitas tax holiday, relaksasi daftar negatif investasi, dan pengaturan mengenai devisa hasil ekspor untuk sumber daya alam (DHE SDA).
Aturan mengenai DHE SDA sudah diteken Presiden Joko Widodo pada 10 Januari 2019. Dalam aturan tersebut, DHE SDA yang wajib dimasukkan ke dalam sistem keuangan Indonesia adalah yang berasal dari hasil barang ekspor yaitu pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.
Kewajiban eksportir untuk memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia tersebut adalah melalui penempatan di dalam Rekening Khusus DHE SDA pada bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing. (OL-6)
