Pusat Kajian Antikorupsi UGM Nilai Perpres KPK Bersifat Ilegal

PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zaenur Rohman, menilai bahwa rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana (Ortaka) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ilegal.

"Jadi, Perpres Organisasi dan Tata Kerja Pimpinan dan Organ Pelaksana Pimpinan KPK ini, kalau saya katakan ini perpres ilegal. Karena, tidak diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019," kata Zaenur, saat dihubungi, Senin (30/12).

Diketahui, bahwa draft Perpres tersebut hanya mengamanatkan perpres tentang pengangkatan Dewan Pengawas KPK dan organ pelaksanaan pengawasan badan antikorupsi itu.

Sehingga substansi aturan yang tertera dalam perpres Ortaka pimpinan KPK itu telah dalam Peraturan KPK Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK.

Dengan dasar tersebut Zaenur menilai bahwa rancangan Perpres tentang Ortara pimpinan KPK itu tidak diperlukan lagi.

"Karena KPK lembaga independen sehingga seharusnya mengatur sendiri dirinya di internal bukan diatur oleh lembaga lain, dalam hal ini lembaga kepresidenan. Sehingga, dari sisi tujuan pengaturannya itu sudah keliru. tidak memilki dasar hukum," Ujar Zaenur.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah merancang Perpres tentang Ortaka pimpinan KPK. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menampik penilaian sejumlah pihak mengenai tiga peraturan presiden tentang KPK yang dianggap melemahkan.

Yasonna menyatakan harus dilihat terlebih dahulu kinerja KPK ke depan bersamaan dengan penerapan UU KPK hasil revisi.

"Yang susah kan dibilang ini seolah-olah melemahkan tapi belum dilihat secara utuh. Kita lihat saja nanti, kita kawal, kita jaga bersama," kata Yasonna dalam jumpa pers acara Refleksi Akhir Tahun di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Jumat (27/12). (Iam/OL-09)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Deri Dahuri